DPR Minta Impor Beras Ditunda

DPR Minta Impor Beras Ditunda

- detikFinance
Kamis, 17 Nov 2005 13:34 WIB
Jakarta - Polemik impor beras belum usai. Setelah mendapat penolakan dari petani, kini giliran Komisi VI DPR RI meminta pemerintah menunda rencana impor beras."Tapi kalau untuk buffer stock biarlah pemerintah yang memutuskan," kata Ketua Komisi VI Didik J Rachbini dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2005).Didik menegaskan, Komisi VI akan tetap konsisten membela kepentingan petani dan berupaya agar kebijakan impor beras tidak merugikan sektor pertanian.Selanjutnya Komisi VI DPR RI mengancam akan mempermasalahkan impor beras jika ternyata menyebabkan harga beras anjlok. "Kalau impor membuat harga melorot akan menjadi masalah di Komisi ini," ancam Didik.Untuk membicarakan rencana impor beras dan berbagai persoalan lain, Komisi VI akan mengundang Mendag Mari Pangestu pada Senin 24 November. Ia berharap Mari bisa menghadiri undangan Komisi VI karena pada tanggal tersebut acara APEC sudah selesai.Saat ini Mari tengah menghadiri APEC di Busan, Korsel yang berlangsung 17-19 November. "Kita minta Mendag hari Senin bisa hadir mendatangi DPR karena APEC sudah selesai," ujar Didik.Bangun Pabrik SemenDalam kesempatan tersebut, Komisi VI juga meminta agar rencana pemerintah membangun pabrik semen bisa segera direalisasikan. Jika pertumbuhan produksi semen masih seperti saat ini, maka dikhawatirkan stok semen bisa habis pada tahun 2008.Selain itu kelangkaan semen bisa terjadi dan mengakibatkan tingginya harga semen di Indonesia."Jangan sampai ada keterlambatan. Pemerintah harus segera merealisasikan pabrik semen sehingga tidak ada kelangkaan. Selain itu membantu membuka lapangan kerja," kata Azam Azman Natawijana, anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat.Komisi VI berharap, dalam masa sidang kali ini bisa menyelesaikan empat RUU, yakni RUU Resi Gudang, RUU Investasi, RUU Perdagangan dan RUU Perindustrian pada tahun 2006.Selain itu Komisi VI berjanji akan mengevaluasi kinerja kementerian yang menjadi mitranya. (qom/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads