Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 02 Des 2019 07:19 WIB

RI Darurat Aturan Skuter Listrik

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Halaman 1 dari 2
Foto: Pengguna skuter listrik di CFD Jakarta, 24 November 2019. (Rolando/detikcom) Foto: Pengguna skuter listrik di CFD Jakarta, 24 November 2019. (Rolando/detikcom)
Jakarta - Skuter listrik tengah menjadi sorotan belakangan ini. Skuter listrik jadi sorotan tak lain karena adanya kecelakaan yang melibatkan kendaraan canggih ini. Tak heran, saat ini kepolisian maupun pemerintah tengah memutar otak untuk mengatur operasi skuter listrik.

Fenomena skuter listrik mengaspal di jalanan Indonesia sendiri sebetulnya masih berumur muda. Maraknya penggunaan skuter listrik sendiri dimotori oleh Grab dengan layanan jasa skuter listriknya GrabWheels.

Dalam catatan detikcom, GrabWheels muncul di Indonesia sekitar Mei 2019 lalu. Indonesia menyusul Singapura yang telah menggunakannya terlebih dahulu.

Di Indonesia, layanan ini mulanya diuji coba di kawasan BSD City, Tangerang. Hadirnya GrabWheels di Indonesia tak lepas dari kerja sama antara Grab dengan Sinar Mas Land dalam membangun Integrated Smart Digital City.

"GrabWheels ini sendiri tentunya salah satu moda transportasi yang cukup unik. Jadi tepat sekali digunakan untuk transportasi jarak pendek. Jadi sekitar 3-5 km nggak perlu jauh-jauh. Intinya sangat menarik untuk dicoba di Indonesia," ungkap Executive Director Grab Indonesia Ongki Kurniawan saat sambutan peluncuran GrabWheels di BSD City, Kamis (9/5/2019).

Sejak uji coba tersebut, jumlah skuter listrik terus bertambah dan menjamur di berbagai wilayah. Sebab itu, aturan untuk skuter listrik dinilai mendesak.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, karena beroperasi di jalanan maka operasi skuter listrik perlu diatur. Sebab, berkaitan dengan aspek keselamatan. Hal ini sebagaimana yang diterapkan pada ojek online (ojol).

"Diatur untuk keselamatan penggunannya penting itu, kalau perhubungan penting kaitannya keselamatan seperti halnya sepeda motor online, ojek diatur kan keselamatannya," katanya kepada detikcom, Minggu (1/12/2019).

Lanjutnya, ada pun aspek yang perlu diatur misalnya ialah mengenai kecepatan sehingga tidak membahayakan pengendara. Kemudian, lokasi maupun jalur pengendaranya sehingga tidak bersinggungan dengan pengguna jalan lain

"Maksimal 10-15 km/jam karena itu anggap aja kendaraan bermotor lebih ringkas, seperti sepeda," tambahnya.

Dia melanjutkan, skuter mesti segera diatur karena masih minimnya pemain di bisnis ini. Sehingga, tidak terjadi tarik ulur kepentingan.

"Karena belum banyak komunitas yang masuk, kalau dulu bahas PM 118, PM 12 tarik menarik cukup kuat, mumpung belum banyak tarik-menarik, sudah sekarang tentukan saja jangan nunggu lama-lama lagi," terangnya.

Lanjut ke halaman berikutnya >>> (ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com