Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 04 Des 2019 11:43 WIB

Pengusaha Kapal Minta Jokowi Batasi Investasi Asing

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (Insa) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pengusaha pelayaran yang hadir itu dipimpin oleh Carmelita Hartoto selaku ketua umum dan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam pertemuan itu, Carmelita meminta langsung kepada Jokowi mengenai pembatasan investasi untuk asing, yaitu hanya pada kapal dengan teknologi tinggi. Pasalnya, kapal yang dimiliki pengusaha lokal sudah mencukupi untuk kegiatan logistik maupun penumpang.

"Kapal-kapal merah putih kita sudah cukup banyak, kapal-kapal kita mencukupi sekitar 27.200 di tahun 2019 ," kata Carmelita di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).


Usulan tersebut seiring dengan rencana pemerintah ingin menerbitkan UU omnibus law cipta lapangan kerja. Dalam beleid itu nantinya akan merevisi sekitar 74 UU ke dalam satu UU. Khusus untuk kapal pelayaran, Carmelita meminta kepada Jokowi khusus untuk asing pada sektor tertentu saja.

"Kapal-kapal kami sudah mencukupi atau menguasai di Indonesia ini artinya investasi asing ini diharapkan kapal-kapal khusus saja, kapal-kapal berteknologi tinggi," ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Meme ini mengungkapkan alasan pemerintah harus membatasi investasi asing di sektor pelayaran karena kapal yang dibawa oleh investor memiliki skema pembiayaan yang lebih murah dengan tenor panjang.

"Sehingga pada akhirnya akan merusak tatanan dari pelayaran yang sudah ada," katanya.


Oleh karena itu, Carmelita juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi mengenai kemudahan pembiayaan. Di mana pembiayaan tersebut dengan tenor yang lebih lama dan tingkat bunga satu digit saja.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan usulan yang disampaikan oleh pengusaha pelayaran nasional akan ditindaklanjuti.

"Pak Presiden mengapresiasi itu, dan beberapa usulan tentang bunga, tenor, tentang cosh guard, tentang tol laut itu diapresiasi oleh Presiden dan kita akan bahas lebih lanjut. Karena ini memang bidangnya maritim, insyallah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," ungkap Budi.

Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/das)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com