Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 10 Des 2019 10:47 WIB

Sebut RI Kalah dari Vietnam, Ma'ruf Amin Minta Perizinan Dipermudah

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Vadhia Lidyana/detikcom
Jakarta - Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar birokrasi di Indonesia bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, salah satu cara ampuh menegakkan hal tersebut adalah mempercepat reformasi birokrasi dan regulasi.

"Bersamaan dengan momentum Hari Anti Korupsi sedunia, yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Menyambut baik acara hari ini, sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dengan memangkas berbagai regulasi dan prosedur pada birokrasi adalah langkah yang perlu kita semua lakukan," kata Ma'ruf Amin dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Ia mengatakan, reformasi birokrasi dan regulasi merupakan salah satu faktor peningkatan daya saing berupa kemudahan berusaha di Indonesia terhadap persaingan global. Ma'ruf menyebutkan, menurut data World Bank 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dalam kemudahan berusaha, dengan nilai 67,96.

Ia menuturkan, meski ada peningkatan, Indonesia masih kalah dengan Vietnam dan Thailand.


"Pada tahun ini World Bank menempatkan Indonesia ke-73 dalam kemudahan berusaha dengan skor 67,96. Terdapat peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak signifikan dan posisi Indonesia masih di bawah dari negara-negara tetangga kita seperti Vietnam dan Thailand," paparnya.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk memangkas birokrasi yang memperlambat produktivitas dunia usaha.

"Efektivitas dan efisiensi birokrasi dengan memangkas berbagai regulasi dan prosedur pada birokrasi adalah langkah yang sangat tepat untuk menjawab masalah di atas. Pembangunan zona integritas ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah Penyederhanaan regulasi dan birokrasi perlu dilakukan terhadap prosedur birokrasi yang panjang, berbelit-belit, dan menghambat pelayanan publik," tegas Ma'ruf Amin.



Simak Video "Ma'ruf Amin Lobi-lobi Agar RI Diizinkan Umroh ke Arab Saudi"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com