Dukung WTO, APEC Sepakati Perdagangan yang Lebih Bebas

Jakarta - Para pemimpin 21 negara yang tergabung dalam Asia Pacific Economic Forum (APEC) menyepakati adanya perdagangan yang lebih bebas. Mereka meyakini, mesin pertumbuhan kawasan ini adalah kuatnya sistem perdagangan multilateral.Demikian salah satu hasil KTT APEC yang tertuang dalam Deklarasi Busan seperti dilaporkan wartawan detikcom, Luhur Hertanto dari Busan, Korsel, Sabtu (19/11/2005).Dalam deklarasi itu disebutkan adanya keinginan para pemimpin APEC akan perdagangan dunia lebih bebas dan keamanan manusia demi tercapainya wilayah Asia Pasifik yang aman dan lebih transparan.Para pemimpin itu juga secara khusus mengimbau penuntasan proses negosiasi dalam Agenda Pembangunan Doha atau Doha Development Agenda (DDA) demi tercapainya liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih luas di bawah kerangka WTO."Kami menekankan pentingnya 'Bogor Goals' bagi perdagangan dan investasi bebas di Asia Pasifik, dan kami berjanji untuk untuk mewujudkannya melalui 'Busan Roadmap'," demikian Deklarasi Busan yang dibacakan Presiden Korsel Roh Moo-hyun tersebut.Dalam Deklarasi 'Bogor Goals' yang disepakati dalam KTT di Bogor tahun 1994, para pemimpin APEC setuju untuk menghapus tarif dan hambatan lainnya dalam perdagangan mulai 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang.Pada deklarasi APEC Busan 2005, para pemimpin juga sepakat untuk mendukung sistem perdagangan multilateral, memperkuat aksi bersama, peningkatan kualitas terhadap Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA).Di samping itu dideklarasikan dukungan kuat para pemimpin ekonomi bagi negosiasi Agenda Pembangunan Doha, sehingga diharapkan dapat tercapai keseimbangan perdagangan dalam pertemuan WTO di Hongkong pada Desember 2005.Sebanyak 130 anggota WTO akan berkumpul di Hongkong pada 13-18 Desember untuk menuntaskan negosiasi DDA pada 2006.Negosiasi Putaran Doha dalam dua tahun terakhir selalu macet akibat adanya penolakan negara maju anggota Uni Eropa untuk mencabut subsidi komoditas pertanian. Subsidi itu dituding telah mengakibatkan produk pertanian asal negara berkembang kalah bersaing. (qom/)