Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 13 Des 2019 13:11 WIB

Erick Batasi Anak Usaha BUMN, Kementerian: Harus Persetujuan Menteri

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Hendra Kusuma
Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Erick Thohir melakukan pembatasan pembentukan anak perusahaan pelat merah. Pembatasan dilakukan lewat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan perusahaan negara masih bisa membentuk anak usaha lewat izin Erick. Ia juga menegaskan Kepmen tersebut dibuat bukan karena skandal Garuda Indonesia kemarin.

"Bukan moratorium, dalam arti kalau mau dibuat bisa tapi minta persetujuan pak Menteri. Aturan dibuat bukan karena Garuda kemarin," ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Arya mengatakan saat ini jumlah anak usaha BUMN yang tidak sesuai dengan bisnis utamanya. BUMN yang memiliki bisnis serupa seperti air minum juga jumlahnya mencapai puluhan.

"Banyak anak-anak perusahaan contohnya air minum ada 22, belum lagi rumah sakit banyak betul," tuturnya.

Gabungkan dan Tutup Anak Usaha

PT Pertamina (Persero) saja misalnya memiliki lebih dari 140 anak perusahaan, kemudian ada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang anak perusahaannya mencapai puluhan. Kementerian BUMN membuka peluang menggabungkan anak usaha BUMN yang memiliki bisnis serupa atau menutupnya jika kinerjanya tidak baik.

"Maka akan dilakukan ,akan ditanya ini kepada nanti masing-masing perusahaan apakah akan digabungkan di-merger atau kalau tidak ada gunanya ditutup," ujarnya.

Lantas berapa idealnya BUMN memiliki anak perusahaan? Arya tidak membatasi jumlahnya, asal mendukung bisnis utamanya, anak usaha bisa saja dibuat.

"Nggak bisa bilang (idealnya). Apakah itu support core business-nya," katanya.

Sedangkan jika anak usaha BUMN tidak memberikan kontribusi bagi induknya, maka bukan tidak mungkin dijual ke perusahaan pelat merah lain. Misalnya, salah satu BUMN memiliki bisnis hotel namun kurang baik, maka BUMN perhotelan yang akan mengambil alihnya.

"Misal perusahaan hotel maka mungkin Inna Hotel beli. Mekanisme beli harus ada cuma nanti cari upaya Inna Hotel mampu beli hotel tersebut. Kementerian akan cari cara," tambahnya.





Simak Video "Erick Thohir: Banyak Pihak Swasta Akali BUMN!"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com