Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 19 Des 2019 08:18 WIB

Di UU 'Sapu Jagat' Pengusaha Bandel Tidak Dipidana, Tapi..

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Undang-undang (UU) sapu jagat atau omnibus law bakal memuat sejumlah terobosan pemerintah untuk mendorong investasi. Payung hukum ini juga bakal mengubah ketentuan hukum bagi pelaku usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, dalam omnibus law ada perubahan basis hukum. Jika dalam UU biasanya basis hukumnya berkaitan aspek pidana, maka dalam UU sapu jagat basis hukum berupa administratif.

"Terkait iklim berusaha, selama ini dicampur kebetulan temen-temen Pak Dito di DPR paling seneng kalau memenjarakan orang. Jadi berbagai undang-undang pasti pasal sanksi dan pidana, nah pidananya paling seneng berapa tahun di penjara," katanya di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

"Kita melihat untuk berusaha, basis hukumnya kita ubah bukan krominolog tapi administratif. Kita sudah melakukan pasar modal, perbankan dan lain-lain," tambahnya.

Artinya, kata Airlangga, jika ada pelanggaran maka sanksi yang diberikan berupa denda. Namun, jika pengusaha masih membandel maka akan dicabut izin usahanya.

"Jadi kalau ada pelanggaran itu sistemnya denda. Kalau pengusaha masih bandel kita cabut saja," ujarnya.

Dengan begitu, maka kasus pengusaha yang diberi label 'police line' akan berkurang. Menurutnya, UU sapu jagat akan menambah kepastian berusaha.

"Sehingga kasus-kasus pengusaha diberi police line dikurangi itu menambah kepastian berusaha," ujarnya.

Jadi apa terobosan di UU ini?
Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com