Bulog Telah Masukkan Impor Beras 68.900 Ton

Jakarta - Badan Urusan Logistik (Bulog) ternyata telah memasukkan impor beras sebanyak 68.900 ton dari Vietnam yang akan didistribusikan untuk delapan daerah.Impor beras ini lebih kecil dibandingkan izin tahap satu yang sebesar 70.050 ton, karena alasan keterbatasan waktu.Total impor beras yang disetujui pemerintah kepada Bulog adalah sebesar 250 ribu ton. Rincian impor beras itu untuk November sebanyak 75 ribu ton, Desember 130 ribu ton dan Januari 2006 sebesar 45 ribu ton. Berdasarkan data Bulog, beras yang telah diimpor sebanyak 68.900 akan dikirim untuk delapan daerah yaitu Dumai sebesar 10.800 ton, Belawan 14.150 ton, Lhokseumawe 6.000 ton, Padang 5.950 ton, Bitung 6.000 ton, Ciwan dan Banten 13.900 ton, Balikpapan 6.000 dan Kupang 6.100 ton."Kebijakan impor ini dilakukan melalui government to government antar pemerintah RI dan Vietnam. Ini adalah implementasi dari MoU kedua negara dalam impor beras," kata Dirut Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo.Hal itu diungkapkan Widjanarko dalam rapat gabungan bersama Menteri Pertanian, Sekjen Departemen Perrdagangan dan Importir Terdaftar Gula di Komisi VI DPR, Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (21/11/2005).Keputusan impor beras, ungkap Widjanarko, diambil pemerintah berdasarkan rapat koordinasi terbatas karena melihat syarat untuk mencabut larangan impor beras terpenuhi.Persyaratan itu adalah harga kualitas beras medium di atas Rp 3.500 per kilogram, dan stok di Bulog sudah dibawah 1 juta ton.Widjanarko menjelaskan, harga rata-rata beras nasional untuk bulan Oktober 2005 sebesar Rp 3.570 per kilogram dan November Rp 3.625 per kilogram. Sedangkan stok beras di Bulog pada 14 November sebesar 1.197.377 ton dalam bentuk beras 964.431 ton dan gabah 348.812 ton. Stok ini jika dikurangi kebutuhan penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) sebanyak dua kali selama bulan November, yang setiap penyalurannya antara 180-200 ribu ton maka total stok Bulog akan kurang dari 1 juta ton."Padahal dalam sudut pandang logistik perlu kepastian stok beras per wilayah yang benar-benar aman dan siap, apabila terjadi gejolak harga demi stabilitas nasional," katanya.Diakui Widjanarko, stok Bulog di masyarakat sebagian besar telah dikuasai pedagang dan penggilingan padi, sedangkan stok yang dimiliki pemerintah (Bulog) terbatas."Apalagi memasuki musim paceklik adanya kenaikan harga BBM, menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru akan mendorong terjadinya kenaikan harga beras," ujarnya.Kondisi stok Bulog di beberapa wilayah seperti Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, NTT, menunjukkan ketahanan stok pangan hanya cukup untuk penyaluran selama 2 hingga 3,5 bulan kedepan."Ini berarti bulan Januari-Februari 2006 daerah tersebut akan terancam kekurangan beras," tutur Widjanarko.Kebijakan impor beras ini juga, lanjut Widjanarko, karena pertimbangan beras dalam negeri serta kondisi beras yang kini telah dikuasai pedagang dan penggilingan padi, yang akan mempercepat kenaikan harga beras dan memberatkan konsumen.Di sisi lain, kenaikan harga beras dinilai tidak akan dinikmati petani karena stok beras sudah tidak lagi dimiliki petani yang dalam keadaan tidak panen.Harga gabah tahun 2005, menurut Widjanarko, lebih tinggi dibanding 2004 dan berada di atas harga pembelian petani (HPP) tahun 2005 yang sebesar Rp 1.330 per kilogram.Sedangkan harga dalam bentuk gabah kering panen (GKP) per Oktober rata-rata Rp 1.762,61 per kilogram atau 32,53 persen di atas HPP dan lebih tinggi 34,5 persen dibanding tahun 2004 pada periode yang sama."Sehingga Bulog mengalami kesulitan melakukan pengadaan beras karena pemerintah harus beli di atas HPP yang ditetapkan dalam Inpres apabila ingin menambah stok beras dalam negeri. Mekanisme ini sudah dilakukan mengingat harus mengubah sistem anggaran," katanya.Bulog, ungkap Widjanarko, menggunakan data produksi dan konsumsi beras Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan jumlah ketahanan beras tahun 2005 masih lebih dari produksinya.Perkiraan BPS, defisit beras tahun 2005 sebesar 612,75 ribu ton, yang kekurangan diisi pada tahun sebelumnya dan dari impor ilegal."Tahun 2005, impor ilegal semakin berkurang akibat tingginya harga beras dunia," tandas Widjanarko. (ir/)