Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 21 Des 2019 06:25 WIB

Korpri Harap TASPEN Tetap Kelola Program Tabungan Pensiun

Yakob Arfin - detikFinance
Foto: shutterstock
Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam Korpri berharap program Tabungan Hari Tua dan program pembayaran pensiun tetap dikelola oleh PT TASPEN.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dewan Pengurus Korpri Nasional Ade Gunawan mengatakan saat ini terjadi keresahan di kalangan ASN pasca terbitnya UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS atas pengalihan program Tabungan Hari Tua dan program pembayaran Pensiun dari PT TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

"Usai mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sektor swasta, Korpri mendapati bahwa PNS dan Pensiunan PNS akan kehilangan beberapa manfaat jika Tabungan Hari Tua dan Pensiun dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan berpotensi terjadi penurunan layanan yang signifikan," kata Ade seperti dikutip dari Antara, Jumat (20/12/2019).


Lebih lanjut Ade menjelaskan manfaat yang dikuatirkan hilang yakni Pensiun Terusan, Asuransi Kematian, Asuransi Kematian Istri, Asuransi Kematian Anak, Pensiun Bulan ke-13, THR Pensiunan, dan Uang Duka Wafat.

Ade mengatakan Tabungan Hari Tua dan Pensiun tersebut diberikan oleh pemerintah mengingat karakteristik PNS yang berbeda, sehingga tak bisa disamaratakan dengan tenaga kerja di sektor swasta.

Ade pun mengakui bahwa manfaat dan layanan yang diberikan oleh TASPEN selama ini sudah sangat baik dan harus terus ditingkatkan, sehingga KORPRI sebagai satu satunya wadah organisasi seluruh PNS/ASN keberatan dan menolak dengan tegas pengalihan Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun dari Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan.


Sementara itu ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kalimantan Barat R.S. Kamso mengatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa sehingga diberikan Tabungan Hari Tua dan Pensiun.

Oleh karena itu pihaknya menilai pemerintah perlu meningkatkan manfaat jaminan dan perlindungan sebagaimana UU 5 Tahun 2014 tentang ASN yang merupakan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan penghargaan atas pengabdian.

"Berbeda dengan filosofi Jaminan Sosial dalam UU SJSN yang diberikan untuk pegawai pada sektor swasta yakni memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Selain itu secara filosofis, TASPEN lahir dari rahim PNS, sehingga antara PNS dan TASPEN merupakan dua tubuh satu jiwa," pungkasnya. (ega/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com