Minggu, 22 Des 2019 15:11 WIB
Sri Mulyani Beberkan Asal-muasal Radikalisme Masuk Kemenkeu
Foto: Trio Hamdani
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan asal-muasal radikalisme masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu sebelumnya memang sudah pernah dia singgung dalam acara Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa.
Dalam acara Perempuan Hebat untuk Indonesia Hebat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) hari ini, Sri Mulyani mengungkapkan awal mula munculnya gerakan radikalisme di Kemenkeu. Pertama, itu dipicu saat kontestasi pemilihan presiden 2019.
"Menjelang pemilu kemarin karena salah satu kontestasi itu menggunakan politik identitas, ini menyebabkan banyak sekali rembesan kepada para birokrat kita meskipun seharusnya netral tapi mereka punya aspirasi politik, itu satu," kata dia di Ritz-Carlton, Pasific Place, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2019).
Kedua, masalah radikalisme muncul karena topik-topik yang berkaitan dengan institusi Kemenkeu menjadi bahan politik, mulai dari pajak, utang, belanja, hingga belanja infrastruktur. Topik-topik itu menjadi bahan perdebatan.
Lalu mulai muncul eksklusivitas di lingkungan Kemenkeu. Mereka menjadi terkotak-kotak.
"Di Kemenkeu sama mungkin seperti di masyarakat muncul praktek-praktek untuk melaksanakan ajaran agama cenderung lebih eksklusif. Jadi itu apakah dalam bentuk penampilan, apakah dalam bentuk kekhusyukan dan dalam kekelompokan," terangnya.
"Ini menyebabkan ketegangan karena kemudian muncul lah bahwa yang kelompok ini tidak bergaul dengan kelompok yang lainnya," sebutnya.
Saat muncul intoleransi itu lah dirinya menilai bisa berujung memunculkan radikalisme.
"Kalau semakin nggak toleran, lama-lama eksklusif, intoleran dan paling ujung jadi radikal," tambahnya.
Simak Video "Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/eds)
Dalam acara Perempuan Hebat untuk Indonesia Hebat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) hari ini, Sri Mulyani mengungkapkan awal mula munculnya gerakan radikalisme di Kemenkeu. Pertama, itu dipicu saat kontestasi pemilihan presiden 2019.
"Menjelang pemilu kemarin karena salah satu kontestasi itu menggunakan politik identitas, ini menyebabkan banyak sekali rembesan kepada para birokrat kita meskipun seharusnya netral tapi mereka punya aspirasi politik, itu satu," kata dia di Ritz-Carlton, Pasific Place, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2019).
Kedua, masalah radikalisme muncul karena topik-topik yang berkaitan dengan institusi Kemenkeu menjadi bahan politik, mulai dari pajak, utang, belanja, hingga belanja infrastruktur. Topik-topik itu menjadi bahan perdebatan.
Lalu mulai muncul eksklusivitas di lingkungan Kemenkeu. Mereka menjadi terkotak-kotak.
"Di Kemenkeu sama mungkin seperti di masyarakat muncul praktek-praktek untuk melaksanakan ajaran agama cenderung lebih eksklusif. Jadi itu apakah dalam bentuk penampilan, apakah dalam bentuk kekhusyukan dan dalam kekelompokan," terangnya.
"Ini menyebabkan ketegangan karena kemudian muncul lah bahwa yang kelompok ini tidak bergaul dengan kelompok yang lainnya," sebutnya.
Saat muncul intoleransi itu lah dirinya menilai bisa berujung memunculkan radikalisme.
"Kalau semakin nggak toleran, lama-lama eksklusif, intoleran dan paling ujung jadi radikal," tambahnya.
Simak Video "Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/eds)
