Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, radikalisme di birokrasi berkaitan dengan layanan publik. Menurutnya, masuknya paham radikalisme akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
"Dampaknya tentu menyangkut kepercayaan publik, karena publik menjadi untrust menjadi tidak percaya kepada yang namanya negara, oleh karena menjadi seolah perlawanan menjadi negara. Padahal dia sendiri ASN (PNS) yang harus melayani masyarakat," katanya kepada detikcom.
Menurutnya, jika PNS terpapar radikalisme maka punya kecenderungan mengutamakan golongannya atau orang-orang yang sepemikiran. Hal itu akan memperlambat layanan birokrasi dan perizinan. Dengan begitu akan berpengaruh pada investasi dan perekonomian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, kata dia, investasi merupakan bagian penting dalam perkembangan sebuah negara.
"Investasi ini mau nggak mau kan memang bagian dari tumbuhnya sebuah negara ke depan, bahwa investasi sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan negara, sehingga ekonominya sangat kental di situ" tutupnya.
Simak Video " Video Respons Mendikdasmen soal Wacana Pembelajaran Pasar Modal ke Siswa SD"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)