Rencana Upah Per Jam Dinilai Rugikan Buruh, Ini Alasannya

Soraya Novika - detikFinance
Sabtu, 28 Des 2019 21:30 WIB
Foto: Presiden KSPI Said Iqbal di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. (Rahel-detikcom)

Rencana Upah Per Jam

Sebagaimana diketahui, wacana rencana pemberian upah per jam bagi pekerja pertama kali disuarakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Aturan ini akan diterapkan kepada pekerja yang menghabiskan waktu kerja 35 jam ke bawah selama satu minggu. Sedangkan bagi pekerja yang bekerja di atas 40 jam/minggu tetap diberlakukan upah formal atau bulanan. Aturan ini disebut tertuang dalam omnibus law cipta lapangan kerja.

Lantas, menengok skema tersebut, berapa banyak jumlah pekerja yang bakal terdampak langsung skema kerja tersebut?

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis per 5 November 2019 lalu, tercatat total jumlah pekerja di seluruh Indonesia hingga Agustus 2019 lalu mencapai 126,51 juta orang.



Jumlah itu terdiri dari pekerja formal mencapai 44,28% dari total seluruh pekerja atau setara 56,1 juta orang dan 55,72% pekerja informal atau setara 70,5 juta orang.

Dari total penduduk pekerja tersebut, 71,12% di antaranya atau sebanyak 89,97 orang merupakan pekerja penuh dengan minimal jam kerja 35 jam/minggu.

Sedangkan, pekerja yang bekerja di bawah 35 jam/minggu hanya mencapai 28,88% dari total pekerja.

Artinya, jumlah pekerja yang merasakan skema upah per jam ini nantinya hanya dialami oleh lebih kurang 36,54 juta pekerja. Sisanya masih bergantung pada upah minimum yang sudah berlaku.
Halaman


Simak Video "Pemerintah Berupaya Mengkaji UMP Standar BPS"
[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)