Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 30 Des 2019 20:30 WIB

Yakin Gaji Per Jam Bakal Efektif Genjot Investasi dan Lapangan Kerja?

Soraya Novika - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto
FOKUS BERITA Wacana Gaji per Jam
Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meragukan klaim pemerintah yang menyebut skema upah kerja atau gaji per jam dapat menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.

"Upah per jam akan naikkan investasi itu jenis investasi yang mana? Jangan sampai yang masuk adalah investasi yang hanya ingin menekan upah alias investasi ecek-ecek kurang berkualitas," ujar Bhima kepada detikcom lewat percakapan daring, Jakarta, Senin (30/12/2019).

Tak hanya itu, kemungkinan penciptaan lebih banyak lapangan pekerjaan yang digadang-gadang pun dianggap cukup rancu.

Menurut Bhima, produktifitas dapat meningkat apabila kesejahteraan pekerjanya pun terjamin.

"Tidak ada bukti yang kuat bahwa perubahan upah pekerja dari upah tetap kemudian menjadi per jam akan tingkatkan produktivitas, sebab sistem ini belum cocok diterapkan di Indonesia karena belum adanya jaminan pengangguran seperti di negara maju," imbuh Bhima.


Menurutnya, di negara maju yang menerapkan skema ini, pekerjanya tetap mendapatkan jaminan sosial yang setara dengan upah minimum bulanan.

"Bahkan banyak pekerja, misal, yang bekerja jam 8-12 siang di perusahaan A kemudian jam 12-4 sore di perusahaan lainnya. Jika perusahaan memangkas jam kerja ada asuransi pengangguran. Jadi standar upah minimumnya tetap berjalan normal," terangnya.

Sehingga apabila pemerintah tetap ngotot menerapkan skema ini tanpa menjamin jaminan sosial lainnya, malah rentan dalam menggerus daya beli masyarakat.

"Berisiko gerus daya beli karena terjadi penurunan upah secara kumulatif," katanya.

Untuk itu, Bhima mengimbau pemerintah agar menyiapkan skema lain yang menjamin kesejahteraan buruh agar tidak jatuh dari middle income atau masyarakat berpendapatan menengah ke bawah menjadi lower income atau masyarakat berpendapatan rendah.

"Ketika pekerja diupah berdasarkan jam, kemudian jam kerjanya tidak cukup membiayai pengeluarannya, maka negara wajib hadir memberikan kesempatan kerja lainnya sehingga pekerja yang rentan miskin tidak jatuh menjadi miskin," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2
FOKUS BERITA Wacana Gaji per Jam
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com