Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 30 Des 2019 21:29 WIB

UU 'Sapu Jagat' Momentum Pembuktian Keberpihakan Koperasi & UMKM

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: detik
Jakarta - Komitmen Pemerintah untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai arus utama transformasi ekonomi semakin jelas terlihat. Terbukti dengan biarpun sudah mendekati akhir tahun, Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada Jumat (27/12) di Istana Bogor.

"RUU Omnibus Law ini jangan sampai hanya menampung keinginan tetapi tidak masuk kepada visi besar yang sudah bolak-balik saya sampaikan. Hati-hati betul, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal titipan yang tidak relevan. Cek betul " tegas Presiden Jokowi.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menjadi amandemen dan integrasi dari minimal 82 UU sebelumnya dan 1.100 pasal serta terbagi dalam 11 klaster. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM menjadi salah satu klaster yang disorot banyak pihak, karena akan menentukan masa depan Koperasi dan UMKM ke depan.

Pakar Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Milenial, Frans Meroga Panggabean mengingatkan pemerintah agar publik dan semua stakeholder dilibatkan dalam perumusan Omnibus Law ini, sebagaimana arahan Presiden Jokowi agar dalam prosesnya tetap terbuka dan diekspos ke publik sebelum diajukan ke DPR, sehingga masukan dari masyarakat dapat terakomodir

Frans melanjutkan, yang terpenting dalam klaster UMKM Omnibus Law ini adalah substansi pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang selanjutnya otomatis akan memenuhi juga substansi kemudahan dan perlindungan.

"Peran penting dan misi besar yg diemban Koperasi & UMKM pun juga harus dijelaskan dengan gamblang dalam UU Omnibus Law nanti. Jangan terjebak pada euforia "go global" hanya fokus ekspor jadi lupa lebih penting menekan impor dan menguasai pasar domestik," jelas Frans di Jakarta, Senin (30/12).

"Pak Airlangga Hartanto kemarin bicara akan diatur level playing field yang sama dengan produk impor, berarti harus tegas diaturkan skema closed loop system dalam ekosistem bisnis UMKM supaya peran dan posisinya jelas serta tidak saling serobot," jelas Frans.

Frans berkata bahwa dalam closed loop system nanti, harus jelas posisi antar pelaku ekonomi dalam ekosistem usaha UMKM, yang mutlak berorientasi saling dukung dan saling mengamankan.

"Harus jelas peran, posisi dan batasan dari masing - masing Koperasi, BUMDes, BUMN, Swasta Besar, Perbankan, Pelaku UMKM dan Pemerintah," ujar lulusan MBA dari Universite de Grenoble, Perancis ini.
Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com