"Akses data saya kira sangat penting. Jadi saya minta semua teman-teman menteri kita buka saja. Tidak perlu ada yang disembunyikan," kata Luhut dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di AKN IV, di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Selain itu, sesuai dengan arahan Anggota IV BPK Isma Yatun, Luhut juga meminta semua kementerian menjaga komunikasi dengan BPK.
"Dan saya setuju kata Bu Isma komunikasi antara pemerintah dengan BPK harus baik. Ingatkan kami, seperti BKKP misalnya, ingatkan. Sehingga kami tidak mengulangi perbuatan itu atau memperbaiki perbuatan itu," ujar Luhut.
Menurut Luhut, semua kementerian bisa bercermin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan instansinya.
"Kita beruntung memiliki Presiden itu yang memberikan contoh. Bahwa beliau tidak terlibat dalam hal-hal yang aneh-aneh itu," tuturnya.
Terakhir, Luhut menegaskan kepada semua kementerian yang hadir, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuang mental penyeleweng.
"Kami tentu berharap agar nanti hasil pemeriksaan BPK ini bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu semua saya yakin karena ketauladanan. Jadi kita harus membuang mental-mental yang terlalu banyak main-main kiri-kanan ini," pungkas Luhut.
Simak Video "Komisi VII DPR Minta Kepala BRIN Diganti! "
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
