Jakarta - Perairan Natuna belakangan ini ramai dibahas oleh berbagai kalangan lantaran Kapal Coast Guard China memasuki teritori laut Indonesia tanpa izin. Dengan kejadian itu, hubungan Indonesia dan China saat ini sedikit memanas.
Pelanggaran yang dilakukan oleh China menyangkut soal kedaulatan NKRI. Namun, duo Prabowo yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tetap cool menanggapi hal tersebut.
Panasnya masalah di perairan Natuna juga tidak lepas karena ribuan kapal wira-riwi si sana. Namun, keduanya mengaku tetap menjalankan tugas sesuai arahan di instansi yang dipimpinnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edhy membenarkan bahwa ada ribuan kapal yang wira-wiri di Natuna lantaran perairan tersebut merupakan jalur yang padat bagi perdagangan dan transportasi.
"Seribu kapal itu banyak kapal lain yang dagang, yang apa, yang lewat yah itu kapalnya harus dilihat kapalnya sebagai kapal apa, kapal dagang, kapal transportasi, kapal nelayan," kata Edhy di kantor BPK pusat, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Khusus kapal nelayan yang melakukan pencurian ikan, Edhy mengaku bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berhasil menangkap tiga kapal berbendera Vietnam. Ketiga kapal tersebut sudah diamankan di Pontianak.
Dia pun menegaskan bahwa KKP akan menjaga kedaulatan negara di perairan Natuna dengan meningkatkan pengawasan. Bahkan, KKP tetap melibatkan Satgas 115 dalam mengawasi perairan Natuna.
"Kalau ribuan kapal ya itu memang daerah terpadat, tempat lalu-lalang, karena masalahnya kapal itu jenis apa, makanya kita jangan terpancing, terprovokasi, kita harus cool, kita sikapi ini yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya," ungkap dia.
2. Tak Ada Tawar-menawar Natuna
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikap Indonesia di perairan Natuna sudah tegas, yakni tetap mengklaim bahwa perairan tersebut masih dalam zona tanah air dan tidak memberikan tawaran kepada pihak China yang belakangan ini klaim sebagai zonanya.
Hal itu diungkapkannya saat membuka sidang kabinet paripurna (SKP) mengenai RPJMN tahun 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
"Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi.
Edhy mengungkapkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjaga kedaulatan negara di Perairan Natuna.
Hal itu menyusul Kapal Coast Guard China memasuki teritori laut Indonesia tanpa izin di wilayah perairan Natuna. Dengan kejadian itu, hubungan Indonesia dan China saat ini sedikit memanas.
"Kami akan ikut koordinasi karena ini menyangkut seluruh kementerian, KKP akan menjaga, melaksanakan tugas," kata Edhy di kantor BPK pusat, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Edhy menceritakan bahwa KKP sendiri sudah mendapat instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dalam menjaga Perairan Natuna. Hasilnya, KKP sendiri sudah berhasil menangkap tiga kapal Vietnam.
Dia pun meminta kepada seluruh pihak agar tidak mudah terpancing dengan permasalahan yang ada di Perairan Natuna. Dia mengaku pemerintah sudah memiliki jurus mengatasi masalah tersebut.
Bagaimana respons Menhan Prabowo?
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri menanggapi santai masalah ini. Menurutnya semua orang harus tenang, tidak akan ada yang terganggu karena masalah ini. Termasuk investasi dari China.
"Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Prabowo sendiri menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya menurut Prabowo, China merupakan salah satu sahabat Indonesia.
"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ungkap Prabowo.
.webp)
