Haruskah PUBG cs Diblokir karena Bikin Negara Rugi Triliunan?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 07 Jan 2020 10:33 WIB
Foto: shutterstock
Jakarta - Gim online berbayar buatan asing seperti Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) dan kawan-kawannya disebut bisa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Gim berbayar milik asing tersebut bisa membuat neraca pembayaran Indonesia (NPI) defisit.

Pemerintah pun diminta untuk tidak tinggal diam. Tidak harus diblokir, Ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira minta pemerintah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengembangkan gim lokal. Ia pun membandingkan dengan China yang memiliki sekolah kejuruan khusus terkait gim.

"Di sana (China) ada salah satu produsen gim itu mereka punya perguruan tinggi atau sekolah vokasi untuk melakukan training aplikasi gim. Indonesia belum ada insan di kampus-kampus besar kita yang spesifik mendorong multimedia untuk gim," kata dia kepada detikcom, Senin (6/1/2020).


Selain itu, pemerintah diminta memberikan insentif perpajakan kepada perusahaan gim lokal dan mempermudah segala urusan perizinan. Hal ini untuk mendorong lahirnya produsen gim lokal.

"Dari sisi insentif perpajakan, harapannya kemudahan izin, hak paten atau hak cipta itu prosesnya untuk mendapatkan paten dipermudah," ujar Bhima.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pengamat Ekonomi dari PT Bank Central Asia (BCA) David Samual. Menurutnya, perlu diberikan insentif bagi perusahaan gim lokal untuk mengurangi jumlah dana yang keluar.

"Nggak perlu (diblokir). Persaingan saja. (Berikan) insentif lah untuk perusahaan-perusahaan gim lokal ataupun yang investasi di Indonesia, sehingga mengurangi outflow dana keluar devisa," terang David.



Simak Video "Gokil! Baru 2 Tahun, PUBG Mobile Raup Rp 43 Triliun"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)