Dear Pemerintah, Jangan Lupa Selaraskan Investasi di UU 'Sapu Jagat'

Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 07 Jan 2020 18:49 WIB
Ilustrasi/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law sudah diajukan kepada DPR RI selambat-lambatnya minggu kedua Januari 2020 ini.

Sebelum sampai ke sana, Institute on Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah beberapa hal terkait investasi terutama terkait promosi investasi.

"Masalah dari promosi investasi adalah pemerintah selama ini terlalu banyak prioritas," ujar Peneliti INDEF Centre of Investment, Trade, and Industry Ariyo DP Irhamna, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Hal itu diperparah dengan perbedaan prioritas investasi yang terjadi antar kementerian atau lembaga (K/L).

"Selain itu, prioritas yang dimiliki BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) berbeda dengan prioritas industri yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan kementerian teknis lainnya," sambungnya.


Untuk itu, dalam UU 'Sapu Jagat' ini prioritas investasi harus benar-benar diselaraskan satu sama lainnya.

"Omnibus Law perlu mengatur prioritas investasi agar selaras dengan prioritas industri, pemerintah juga harus selektif memilih investor yang potensial," katanya.

Adapun kriteria investor potensial yang dimaksud adalah investor yang mampu komitmen dengan kerja sama yang dijalankannya.

"Beberapa karakteristik investor yang perlu dimiliki adalah investor yang komitmen menyediakan atau memfasilitasi ahli teknologinya, serta komitmen untuk menggunakan tenaga kerja lokal dan sumber daya lokal kita," terangnya.

Dear Pemerintah, Jangan Lupa Selaraskan Investasi di UU 'Sapu Jagat'

Selanjutnya
Halaman
1 2