Inflasi Tinggi, Menkeu Salahkan Pemerintah Daerah

Jakarta - Menkeu Jusuf Anwar menyatakan kekesalannya terhadap pemerintah daerah (pemda) yang dinilainya tidak bisa mengendalikan tarif angkutan pascakenaikan harga BBM 1 Oktober lalu. Akibatnya, inflasi pun membubung tinggi."Padahal sudah diumumkan maksimal berapa, tapi tiap orang ramai-ramai melanggar. Yang kontrol kan bukan pemerintah pusat tapi pemerintah daerah," ujar Menkeu usai pelantikan eselon I di Gedung Graha Sawala, Depkeu, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (24/11/2005).Lebih jauh Jusuf pun mengakui, kenaikan harga BBM telah menyebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. "Ada perlambatan ekonomi itu memang betul, tapi masih tetap di atas 5 persen, itu harus disyukuri," ujar Jusuf.Namun mantan Ketua Bapepam ini menilai perlambatan pertumbuhan itu merupakan konsekuensi logis dari kenaikan harga BBM. "Itu sudah diperkirakan, dari kenaikan BBM, cost naik, lalu produksi naik, lalu barang kurang diserap masyarakat, daya beli juga berkurang," tegasnya.Jusuf juga membantah adanya stagflasi ataupun resesi ekonomi meskipun inflasi pada tahun depan diperkirakan masih dua digit. "Untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan bisa 6 persen kemudian 7 persen pada tahun selanjutnya," tambahnya.DIPA Tahun 2006Pemerintah akan mulai mencairkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke masing-masing daerah tanggal 2 Januari 2006."Menteri-menteri akan ke daerah menyerahkan DIPA, ini DAU (Dana Alokasi Umum), silahkan shopping untuk belanja pembangunan," ujarnya.Mengenai anggaran yang pelaksanaannya dialihkan (carry over) dari tahun 2005 ke 2006, Menkeu menyebutkan besarnya anggaran yang di-carry over tersebut mencapai Rp 10 triliun. (qom/)