-
Berita terpopuler detikFinance, Jumat (17/1/2020) tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan PNS pusat di Jakarta akan pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur 2024. Jokowi sudah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendata jumlah PNS yang bakal pindah.
Berita terpopuler lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai investigasi PT Asabri (Persero). Investigasi ini dilakukan setelah heboh dugaan korupsi Rp 10 triliun di Asabri. Hal itu dsampaikan Menko Polhukam Mahfud Md.
Penasaran pengin tahu selengkapanya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan semua aparatur sipil negara (ASN) pindah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Hal itu menyusul proyek pembangunan cluster pemerintah yang selesai pada tahun 2024.
"Pindah semuanya langsung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
ASN yang pindah tentunya yang bekerja di instansi pemerintah pusat baik kementerian dan lembaga. Dirinya pun sudah memerintahkan kepada Kementerian PAN-RB untuk mendata seluruh ASN yang saat ini berada di DKI Jakarta.
"Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk menyurvei dulu kira-kira yang ingin nggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," jelasnya.
Baca selengkapnya di sini: Jokowi Pastikan Semua PNS di Jakarta Pindah ke Kaltim 2024
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tengah melakukan pemeriksaan investigatif terhadap Asabri. Namun BPK menekankan bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan terkait hasil pemeriksaan itu.
Hal itu disampaikan oleh BPK melalui keterangan resmi melalui Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Jumat (17/1/2020).
"Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sebelumnya terhadap Asabri, BPK memutuskan melakukan pemeriksaan investigatif atas Asabri yang memiliki indikasi permasalahan dalam pengelolaannya," bunyi pernyataan resmi tersebut.
Pihak BPK pun menekankan bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait hasil pemeriksaan investigatif Asabri dari BPK.
"Pernyataan resmi tentang pemeriksaan terkait Asabri akan dinyatakan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK," kata BPK.
Baca selengkapnya di sini: Ada Dugaan Korupsi Rp 10 T di Asabri, BPK Mulai Investigasi
Menko Polhukam Mahfud Md kemarin dikunjungi Menteri BUMN Erick Thohir. Mereka melakukan pertemuan terkait permasalahan PT Asabri (Persero).
Mahfud menekankan, kedatangan Erick ke kantornya untuk menyampaikan laporan kepadanya. Namun Mahfud tidak menjelaskan lebih jauh apa yang disampaikan Erick.
"Oh dia yang menyampaikan, bukan saya yang menyampaikan," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Mahfud juga mengatakan bahwa pihaknya tidak berusaha mencari bukti-bukti dari dugaan yang dilontarkannya beberapa waktu lalu. Namun dia mengaku mendapatkan bisikan dari sumber-sumber yang dianggapnya kompeten.
"Polhukam tidak berusaha mencari itu, tapi mendapat laporan dan informasi dari sumber-sumber yang kompeten," tuturnya.
Baca selengkapnya di sini: Soal Dugaan Korupsi Asabri Rp 10 T, Mahfud Md: Dari Sumber Kompeten
Kisruh antara Helmy Yahya dengan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) memuncak. Helmy Yahya telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI.
Sementara itu, setelah adanya informasi pemecatan resmi Helmy Yahya, ruang kerja Dewas justru disegel. Penyegelan diduga dilakukan oleh karyawan TVRI.
Perseteruan antara Helmy Yahya dengan Dewas TVRI sendiri sudah terjadi sejak awal Desember tahun lalu. Kisruh ini pertama kali diketahui saat adanya surat pemberhentian Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI. Surat dilayangkan oleh Dewas TVRI.
Tak terima keputusan tersebut, Helmy Yahya melawan. Ia menilai keputusan yang diberikan Dewas tidak sah. Helmy Yahya mengaku masih tetap menjabat sebagai Dirut. Perseteruan berlanjut hingga tahun berganti.
detikcom merangkum kronologi perseteruan yang terjadi antara Helmy Yahya dengan Dewas TVRI. baca selengkapnya di sini: Kronologi Kisruh Helmy Yahya Dicopot dari Dirut TVRI
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah bersih-bersih perusahaan pelat merah. Sejumlah direksi dan komisaris BUMN dirombak Erick di awal masa jabatannya.
Akibat bersih-bersih itu, tak jarang ancaman datang. Bahkan, ancaman itu telah jadi makanan sehari-hari Erick. Terlebih, saat dirinya mengurus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).
"Saya rasa itu (ancaman) udah makan hari-harian, apalagi dengan Jiwasraya, Asabri," katanya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).
Erick mengatakan, teror itu macam-macam wujudnya meski ia tak memaparkan secara rinci. Namun, Erick mengatakan akan menjalankan tugasnya dengan baik.
"Macam-macam tapi lillahi ta'ala, kita kan ketika dipercaya amanah seperti ini ya kerjakan yang terbaik aja," tutupnya.
.webp)
