Kisruh Pemecatan Helmy Yahya, Tunjangan Karyawan TVRI Batal Cair

Jakarta - Ribuan karyawan TVRI menolak keras keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang memecat Direktur Utama (Dirut) Helmy Yahya. Buntut dari kisruh pemecatan tersebut, tunjangan kinerja (tukin) karyawan terancam tak cair.

"Angan-angan karyawan terhadap tukin yang telah ditandatangani Presiden RI pada tanggal 30 Desember 2019 lalu mendadak buyar, akibat pemberhentian Helmy Yahya oleh Dewas, sangat jelas proses ini akan menghambat perjalanan pembayaran tukin karyawan," kata Ketua Komite Penyelamatan TVRI, Agil Samal dalam keterangan resminya yang diterima detikcom, Sabtu (18/1/2020).

Agil menerangkan, tukin ini hanya bisa dicairkan dengan merevisi anggaran TVRI. Revisi besar anggaran tersebut hanya bisa disetujui oleh Dirut definitif, yakni Helmy Yahya.

"Dalam struktur DIPA RKA-KL TVRI, kendati tunkin sudah ditandatangani oleh presiden namun anggaran untuk membayar tukin karyawan itu membutuhkan revisi atau pergeseran anggaran yang harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang prosesnya pengurusannya hanya bisa dilakukan oleh PA (Pengguna Anggaran) yaitu Dirut definitif," papar Agil.

Baca juga: Helmy Yahya Tempuh Jalur Hukum soal Pemecatan, Dewas TVRI: Silakan

Sedangkan, pelaksana tugas (Plt) Dirut yang menurut Agil telah ditunjuk Dewas, tak bisa menyetujui revisi anggaran tersebut.

"Hal ini sangat mengkhawatirkan ribuan karyawan LPP TVRI. Tukin telah ditunggu oleh karyawan sejak tahun 2017 dan rencananya rapel tukin akan dibayarkan pemerintah terhitung sejak bulan oktober 2018 hingga saat ini," imbuh dia.

Agil menegaskan, keputusan Dewas memecat Helmy Yahya sama saja merenggut kesejahteraan karyawan.

"Kami ribuan karyawan LPP TVRI menolak pemberhentian Dirut Helmy Yahya, karena membawa dampak yang langsung terhadap kesejahteraan karyawan," tegas Agil.

Baca juga: Dukung Helmy Yahya, 4.000 Karyawan TVRI Layangkan Mosi Tak Percaya ke Dewas

Terakhir, ia meminta Dewas bertanggung jawab untuk segera mencairkan tukin yang kelanjutannya tak jelas hingga saat ini.

"Ribuan karyawan LPP TVRI menuntut Dewas untuk bertanggungjawab atas tertundanya pembayaran tukin yang berdampak luas pada kemaslahatan karyawan, dan saat ini karyawan menilai nasib tukin kembali pada posisi yang penuh pada ketidakpastian," pungkasnya.


(ara/ara)