Selasa, 21 Jan 2020 14:15 WIB
Hasil Polling: PNS Lebih Pilih Pindah ke Ibu Kota Ketimbang Pensiun Dini
Foto: Ardian Fanani
Jakarta - Polling pilihan Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS mengenai pilihan pindah ke ibu kota baru atau pensiun dini telah berakhir. Hasilnya mereka lebih banyak memilih untuk ikut pindah ke ibu kota.
Polling ini sudah dibuka sejak pukul 18.00 WIB kemarin, 20 Januari 2020. Polling berakhir hari ini pukul 14.00 WIB.
Hasilnya sebanyak 13 peserta polling memilih ikut pindah ibu kota. Sementara ada 10 peserta polling yang memilih pensiun dini.
"Pindah dong, bangun kota dari awal, ngerasain tinggal di tempat baru yang semoga ke depannya bener2 jadi smart city. Bakal jadi cerita menarik ke anak cucu nanti," kata salah satu peserta polling Salvator714 yang memilih pindah ibu kota.
Seperti diketahui para PNS pusat harus menyiapkan diri mulai dari sekarang. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan seluruh abdi negara khususnya yang bekerja di pemerintahan pusat akan hijrah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) 2024.
Ibu kota yang baru berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim. Luas wilayah yang disediakan pemerintah sekitar 410.000 hektar, dan yang akan digunakan sekitar 56.000 hektar, dan awal pembangunan akan berada di atas lahan seluas 5.000 hektar.
Jokowi bilang, seluruh PNS pusat akan pindah ke Kaltim karena empat tahun ke depan pembangunan kluster pemerintah sudah selesai.
"Pindah semuanya langsung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Ibu kota negara di Kalimantan Timur akan terdiri dari beberapa kluster, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga riset dan pengembangan. Khusus kluster pemerintah, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan akan selesai pada tahun 2024.
Nah, pada tahun tersebut juga seluruh PNS pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru. Kementerian PAN-RB mencatat jumlah PNS pusat yang pindah ke Kaltim ada 118.000 orang.
Para abdi negara ini punya dua pilihan. Pertama, ikut pindah ke ibu kota baru dan diberi rumah dinas selama mengabdi di sana. Kedua, tidak pindah ke ibu kota baru dan mengambil opsi pensiun dini.
"Memang ditanya dulu, kan nggak mungkin dia ngantor di Jakarta, orang semuanya pindah. Kalau tidak mau kan bisa program pensiun dipercepat," kata Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Simak Video "Korea Selatan Berminat Bantu Pembangunan Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)
Polling ini sudah dibuka sejak pukul 18.00 WIB kemarin, 20 Januari 2020. Polling berakhir hari ini pukul 14.00 WIB.
Hasilnya sebanyak 13 peserta polling memilih ikut pindah ibu kota. Sementara ada 10 peserta polling yang memilih pensiun dini.
Seperti diketahui para PNS pusat harus menyiapkan diri mulai dari sekarang. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan seluruh abdi negara khususnya yang bekerja di pemerintahan pusat akan hijrah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) 2024.
Ibu kota yang baru berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim. Luas wilayah yang disediakan pemerintah sekitar 410.000 hektar, dan yang akan digunakan sekitar 56.000 hektar, dan awal pembangunan akan berada di atas lahan seluas 5.000 hektar.
Jokowi bilang, seluruh PNS pusat akan pindah ke Kaltim karena empat tahun ke depan pembangunan kluster pemerintah sudah selesai.
"Pindah semuanya langsung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Ibu kota negara di Kalimantan Timur akan terdiri dari beberapa kluster, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga riset dan pengembangan. Khusus kluster pemerintah, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan akan selesai pada tahun 2024.
Nah, pada tahun tersebut juga seluruh PNS pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru. Kementerian PAN-RB mencatat jumlah PNS pusat yang pindah ke Kaltim ada 118.000 orang.
Para abdi negara ini punya dua pilihan. Pertama, ikut pindah ke ibu kota baru dan diberi rumah dinas selama mengabdi di sana. Kedua, tidak pindah ke ibu kota baru dan mengambil opsi pensiun dini.
"Memang ditanya dulu, kan nggak mungkin dia ngantor di Jakarta, orang semuanya pindah. Kalau tidak mau kan bisa program pensiun dipercepat," kata Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
 |
Simak Video "Korea Selatan Berminat Bantu Pembangunan Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)
