Komite Kebijakan Publik akan Tes Merger BUMN Farmasi

Jakarta - Merger BUMN farmasi harus melalui proses tes kelayakan oleh Komite Kebijakan Publik. Sedangkan waktu mergernya dipilih saat yang tidak menimbulkan kepanikan bagi investor."Komite Kebijakan Publik berfungsi untuk memberikan masukan dan analisis terhadap proses penggabungan BUMN. Saat ini komite sedang dikampanyekan agar setiap proses integrasi atau disintegrasi BUMN dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," kata Meneg BUMN Sugiharto kepada wartawan, Jakarta, Minggu (27/11/2005).Sugiharto menjelaskan, untuk BUMN farmasi, Kimia Farma akan difokuskan pada distribusi. Sedangkan untuk Indo Farma difokuskan untuk produksi dan Bio Farma pada pembuatan vaksin. "Jadi kalau ada dari up stream, mid stream, dan down stream termasuk distribusi. Dengan demikian hasil merger ini menjadi perusahaan farmasi yang terintegrasi. Itu yang ingin dicapai," ujar Sugiharto.Namun, Sugiharto menambahkan, untuk mencapai tahapan ini harus melalui proses due dilligence supaya optimal. "Jadi setiap penggabungan membutuhkan due dilligence yang mendalam, dan nanti akan dites oleh Komite Kebijakan Publik apakah ini layak," jelas Sugiharto.Untuk itu, lanjut Sugiharto, perlu dilihat dari multi dimensi, sosial, finansial, legal, perpajakan, dan psikologi massa. Jadi perlu pendalaman sementara untuk waktunya karena sebagian merupakan perusahaan publik maka diperlukan waktu yang tepat agar tidak menimbulkan kepanikan investor."Bagi yang go publik harus dengan hati-hati dan memperhatikan UU Pasar Modal," imbuhnya.Ketika ditanya apakah bentuknya holding atau merger, Sugiharto menjawab singkat. "horizontal integration atau vertikal integration, sangat tergantung dari hasil pendalaman," tandasnya.Sebelumnya Kementerian Negara BUMN menyatakan akan memerger tiga perusahaan BUMN Farmasi yakni Kimia Farma, Indo Farma dan Bio Farma dalam rangka restrukturisasi BUMN. Komite Kebijakan Publik ini merupakan bentukan dari Kementerian BUMN. Komite ini beranggotakan profesional yang terdiri dari berbagai kalangan seperti Kadin, masyarakat daerah setempat BUMN tersebut berdomisili dan pakar perguruan tinggi. (arn/)