Sri Mulyani Wanti-wanti Prabowo soal Anggaran

Hendra Kusuma - detikFinance
Minggu, 26 Jan 2020 09:53 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam mengelola anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan). Sebagai informasi, Menhan Prabowo diberi tanggung jawab mengelola anggaran sebesar Rp 127 triliun pada 2020 ini.

Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi instansi yang paling besar dibandingkan kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Wanti-wanti Sri Mulyani disampaikan dalam Rapat Kerja (raker) Nasional Kementerian Pertahanan pada Kamis (23/1/2020), yang juga dimuat dalam akun Instagram Sri Mulyani @smindrawati.

Adapun 10 kementerian/lembaga (K/L) yang anggarannya besar di tahun 2020 adalah Kementerian Pertahanan Rp 127,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 120,2 triliun, Kepolisian Republik Indonesia Rp 90,3 triliun, Kementerian Agama Rp 65,1 triliun, Kementerian Sosial Rp 62,8 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 42,7 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 35,7 triliun.

Berikut petikannya pesan Sri Mulyani:

Makin besar negara kita nanti, makin perlu kita untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara karena akan makin banyak negara yang mempunyai interest terhadap negara kita. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional bisa dari dalam dan luar negeri serta dalam bentuk traditional dan non tradisional. Bahkan non state actor (aktor non negara) saat ini dapat lebih mengancam daripada ancaman sebuah negara. Ancaman perang sekarang harus dilihat dari dinamika interaksi antar manusia dan antar negara dimana sekarang dunia bersifat tanpa batas (borderless).

Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri. Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan proses yang panjang.

Menteri Pertahanan dan Panglima TNI perlu duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian. Jangan sampai karena ada pergantian pejabat tinggi Kemenhan atau TNI lalu peralatan yang sudah direncanakan akan dibeli, diganti lagi padahal anggarannya sudah disediakan dan prosesnya harus dimulai lagi dari awal. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh bapak dan ibu sekalian antara keinginan untuk pengadaan, negara sumber barangnya, sumber pembiayaannya dan proses untuk pengadaannya. Inilah yang saya anggap masih ada kelemahan dari proses pengadaan.

Saya berharap setiap tahun pelaksanaan anggaran tentu bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga kinerja dari anggaran Kementerian Pertahanan baik untuk belanja prajurit, pegawai dan lain-lain maupun dari sisi belanja barang yaitu untuk pemeliharaan, operasional, dan untuk pembelian barang modal seperti alutsista semuanya bisa dieksekusi sesuai dengan rencana dan dengan baik.

Terima kasih dan selamat kepada seluruh Kementerian Pertahanan dan Panglima serta Kepala Staf untuk menyusun strategi dan juga pengadaan barang dan jasa agar pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bisa terus kita bangun secara baik.



Simak Video "Menkeu Terbitkan PMK, Kini Uang Negara Bisa Ditempatkan di Bank Umum"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/zlf)