Ada Virus Corona, Sri Mulyani: Pertumbuhan China Kehilangan Momentum

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Selasa, 28 Jan 2020 11:36 WIB
Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komite IV DPD. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan polemik desa fiktif di Sulawesi Tenggara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi ekonomi global yang terjadi pada awal 2020. Dia mengatakan, banyak hal tak terduga di bulan Januari ini.

Sri Mulyani menjelaskan 2020 seharusnya menjadi tahun yang penuh harapan bagi perekonomian global. Hal ini mengingat adanya kabar baik dari rekonsiliasi antara Amerika Serikat (AS) dan China di akhir 2019.

"Masuk tahun 2020 ada optimism, namun hanya dalam waktu kurang dari seminggu optimism itu kemudian berbalik," kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Memasuki Januari 2020, ada perseteruan antara AS dengan Iran. Di mana, salah satu jenderal Iran tewas terbunuh akibat serangan drone milik AS.

"Memasuki Januari kita lihat langsung terjadi hubungan yang sangat volatile antara AS dan Iran, dengan dibunuhnya salah satu jenderal di Iran," jelasnya.

"Dan sampai hari ini menjadi salah satu kondisi yang diperhatikan di Middle East. Dan tensi politik di AS mengalami peningkatan dengan impeachment proses," sambung Sri Mulyani.

Bukan cuma itu, peristiwa merebaknya virus corona di China yang membuat banyak orang tewas menjadi hal tak terduga di awal 2020 ini. Peristiwa ini, disebut Sri Mulyani, menimbulkan pesimisme terhadap kondisi ekonomi global, khususnya China.

"Yang biasanya terjadi pada Chinese New Year dianggap momentum China tingkatkan ekonominya dari konsumsi. Tapi dengan terjadinya corona virus dan terjadi policy lockdown, maka seluruh pertumbuhan Tiongkok kehilangan momentum," ungkapnya.

Peristiwa-peristiwa tersebut, tambah Sri Mulyani, membuat pemerintah perlu mewaspadai semua hal yang terjadi secara tiba-tiba.

"Ini menggambarkan bahwa risiko itu bisa sangat tidak diprediksi dan very volatile. Sehingga semua negara perlu mewaspadai dan wajib menyiapkan instrumen kebijakan untuk mengatasinya," tuturnya.



Simak Video "Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/ara)