.webp)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bercerita saat dirinya pertama kali menjabat. Bahlil mengatakan bahwa banyak yang menilai sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan jebakan betmen. Kok bisa?
Awalnya, Bahlil menjelaskan bahwa investasi di Vietnam lebih mudah dibandingkan Indonesia. Semua urusan untuk berusaha cepat beres di sana.
"Kalau di Vietnam orang mau investasi cukup datang ke BKPM Vietnam, dan persoalan tanah, izin clear satu tempat. BKPM Vietnam dia memulai dan mengakhiri, kalau BKPM Indo dia mulai, tidak tahu kapan mengakhiri. Ini fakta sebagai mantan pengusaha harus ngomong apa adanya," kata Bahlil di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil lantas membandingkan sistem perizinan di Indonesia yang dinilai sebagai jebakan betmen. Sebab, meski sudah mengusung satu pintu, namun perizinan masih dibutuhkan di berbagai pihak.
"Begitu saya masuk melihat bahwa OSS itu menurut saya jebakan betmen dan pasti teman-teman akan katakan setuju 100%, dapat NIB, tapi pertanyaannya apakah dengan IMB temen-temen bisa berusaha, kan tidak," jelasnya.
"Harus dapatkan notifikasi ke seluruh K/L di RI ini dan tawafnya belum tau kapan berakhir, kalau orang Umrah itu cukup 7 kali tawaf. Kalo urus notifikasi di kementerian, nggak tau berapa puluh kali tawaf. Dan orang berganti-ganti terus, syukur-syukur kalau ada kepastian," sambungnya.
Masalah itu lah yang menurut Bahlil mengapa investor sangat memilih negara yang ramah investasi untuk menanamkan modalnya.
"Hal kedua begitu kami masuk ada kurang lebih ada Rp 708 triliun investasi yang mangkrak dan tidak bisa tereksekusi padahal sudah ada," katanya.
Memiliki latar belakang pengusaha, Bahlil kemudian mencoba untuk mempermudah perizinan dalam berusaha. Yakni dengan membuat semua perizinan berada di tangan BKPM.
"Maka lewat Inpers Nomor 7 di mana Inpers, presiden instruksikan K/L yang keluarkan izin semuanya diserahkan kepada BKPM. Dan BKPM dapat delegasi untuk buat NSPK. Kenapa dilakukan? Agar teman-teman pengusaha tidak lagi tawaf ke semua K/L, jadi BKPM yang mulai dan BKPM yang akhiri dengan waktu yang cepat termasuk insentif fiskal," tuturnya.
(fdl/eds)
