Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 01 Feb 2020 08:00 WIB

100 Hari Jokowi, Masih Banyak Koperasi Dijadikan Kedok

Hendra Kusuma - detikFinance
Baru 10 Bulan, 212 Mart Tembus 100 Gerai

Pekerja di 212 Mart merapihkan pada gerai 212 Mart Mekarsari, Depok, Jawa Barat, Senin (19/3/2018). 212 Mart yang merupakan produk dari koperasi syariah 212 yang berdiri sejak Mei 2017 lalu sudah memiliki 100 gerai yang tersebar diseluruh Indonesia. Grandyos Zafna/detikcom

-. Koperasi Syariah 212 terbentuk dan diilhami dari semangat aksi damai 212.

-. 212 Mart yang didirikan baru 10 bulan terakhir ini sudah memiliki 100 gerai diseluruh indonesia.

-. Berbagai macam produk di jual di gerai 212 mart.

-. Produk - produk yang ada di 212 martberasal dari distribution center yang ditunjuk oleh Koperasi Syariah 212 dan produk milik anggota Koperasi Syariah 212. Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pengusaha koperasi tanah air menilai selama 100 hari kerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin telah berhasil mempercepat proses kemudahan berusaha, namun belum mampu membersihkan koperasi dari tindakan-tindakan penipuan.

Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Koperasi Indonesia (IKA Ikopin), Adri Istambul mengatakan banyak regulasi yang mampu mendorong bisnis sektor koperasi.

"Sudah mulai mudah tapi mereka tidak memahami roh bahkan sering kali bahwa koperasi dijadikan kedok, contoh koperasi simpan pinjam badan hukumnya koperasi, tapi entitas itu ada perbedaan," kata Adri saat dihubungi detikcom, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Dia menyebut Presiden Jokowi sendiri telah memiliki visi untuk membangun perekonomian dari bawah, khususnya UMKM dan koperasi. Dari visi tersebut, dikatakan Adri banyak kebijakan yang sudah dibuat pemerintah namun implementasi di lapangan belum maksimal.

"Beliau sangat pro bisnis maka beliau sudah membuat yang namanya regulasi ada 12 paket kebijakan ekonomi. Dari situ pengusaha melihatnya dengan Pak Jokowi visi bagus dan kita optimis, namun implementasinya menteri-menterinya masih kurang cepat," jelas dia.

Dari kebijakan yang sudah diterbitkan, pengusaha yang tergabung di Kadin Indonesia juga menilai banyak yang tidak terkontrol oleh pemerintah.

"Jadi kita pengusaha itu merasa banyak regulasi yang dikeluarkan untuk mendorong itu tidak ada kontrolnya, sudah sejauh mana, hasilnya bagaimana, jadi visinya presiden itu belum sepenuhnya diterjemahkan oleh beberapa menteri, terkait dengan kemudahan regulasi, tingkat bunga, upah tenaga kerja," katanya.

Meski demikian, Adri masih berharap dengan UU omnibus law yang sedang dibuat pemerintah bisa mendorong pertumbuhan sektor koperasi. Sebab, ada salah satu fokus sektor UMKM dan koperasi dalam pembuatan UU yang dikenal sebagai sapu jagat ini.



Simak Video "Asosiasi UMKM Minta Kementerian Koperasi dan UKM Dipisah"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com