Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 04 Feb 2020 21:12 WIB

KKP Luncurkan Sistem Penjaga Sumber Daya Perikanan dan Laut RI

Soraya Novika - detikFinance
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Foto: Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf, meluncurkan aplikasi bernama SIDAK atau sistem tindak lanjut.

Aplikasi ini dilahirkan sebagai upaya mengoptimalkan mekanisme pengawasan sumber daya perikanan dan laut di seluruh Indonesia.

"Ini adalah terobosan dari Pak Irjen dan teman-teman di Itjen. Dengan adanya sistem ini, pengawasan menjadi lebih efisien, hemat biaya dan tindak lanjut bisa lebih cepat. Saya rasa ini bentuk konkret," ujar Edhy Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima Detikcom, Selasa (4/2/2020).

Edhy berharap keberadaan aplikasi tersebut dapat membuat program-program KKP berjalan maksimal dan terukur, Sehingga manfaat dari program-program yang ada dapat dirasakan oleh masyarakat luas khususnya nelayan dan stakeholder kelautan dan perikanan.

Dia juga meminta Irjen KKP intens berkoordinasi dengan pengawas provinsi dalam mengawal anggaran lewat aplikasi tersebut.


"Intinya bagaimana kita mengawal APBN bisa tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang melesat," tambahnya.

Sekadar informasi, aplikasi SIDAK ini memungkinkan pengawas/auditor di pusat maupun daerah menginput langsung laporan hasil temuan dan rekomendasi ke sistem secara online. Temuan dan rekomendasi selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pengawas di Inspektorat Jenderal KKP.

Selama ini, temuan dan rekomendasi diserahkan dalam bentuk berkas sehingga butuh waktu lama dan berbiaya.

Di kesempatan yang sama, Irjen KKP Muhammad Yusuf menargetkan KKP mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini lewat diluncurkannya SIDAK ini.

Selain itu aplikasi ini ialah sebagai langkah antisipasi agar tidak ada pegawai KKP yang berurusan dengan hukum lantaran persoalan anggaran.

"Ini juga agar seluruh program KKP berjalan sesuai rencana, dan tercapai semua. Tentu hasil akhirnya untuk masyarakat," ujar Yusuf.


Sebelum aplikasi sidak, KKP juga sudah punya aplikasi serupa lainnya yaitu Sistem Perizinan Kilat (SILAT). Aplikasi SILAT telah diluncurkan pada Desember tahun lalu.

Aplikasi ini ditujukan bagi nelayan maupun pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan di Ditjen Perikanan Tangkap KKP. Dengan SILAT, proses perizinan yang tadinya 14 hari menjadi satu jam saja.



Simak Video "Blak-blakan Edhy Prabowo: Saya Akan Buat Jokowi Bangga"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com