Kebut Kebijakan 1 Peta, 5 Kementerian Lagi Masuk Tim Pengkaji

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 06 Feb 2020 19:09 WIB
Peta geologis Titan, bulan terbesar yang mengorbit Planet Saturnus.
Foto: NASA
Jakarta -

Upaya pembentukan program geoportal satu peta nyaris selesai. Pasalnya, dari 85 peta tematik yang dikerjakan, sebanyak 84 peta tematik sudah dirampungkan.

"Ratas tadi masalah One Map Policy, kita sudah laporkan ke bapak Presiden bahwa sudah 84 dari tematik selesai yang belum selesai tinggal satu saja peta tematik yang belum adalah masalah desa," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dengan perkembangan itu, penyusunan Kompilasi dan Integrasi Kebijakan Satu Peta tersebut ditarget rampung Desember 2020 mendatang. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penyelelesaian Kebijakan Satu Peta ini bisa selesai di akhir tahun 2019 lalu.

"Perpres-nya (Peraturan Presiden) akan diperpanjang, karena ini kan harusnya (selesai) di 2019 kemarin perencanaannya," tambahnya.

Agar tidak molor lagi, maka pemerintah berniat menambah 5 K/L lainnya untuk menyusun sisa 1 peta tematik tersebut

"Kemudian bapak presiden juga mengarahkan bahwa adanya data center, kemudian tentu melengkapi dengan sekarang kan jumlah kementerian akan ditambahkan dari 19 jadi 24, dan tematiknya diperhitungkan untuk ada penambahan," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah mengembangkan Kebijakan Satu Peta untuk geoportal atau situs berbasis spasial. Portal tersebut memungkinkan kementerian atau lembaga berbagi data dan informasi geospasial, melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Pengadaan Kebijakan satu peta ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta diharapkan dapat mendukung penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan.

Sebab selama ini, ada 77,3 juta hektare (ha) lahan yang masih tumpang tindih pemanfaatannya.

Kebut Kebijakan 1 Peta, 5 Kementerian Lagi Masuk Tim Pengkaji


Simak Video "Top 5: Alasan Jokowi Divaksin Pertama, Pemerintah Perketat PSBB"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)