Siapa Hantu Berdasi yang Hambat Investasi, Pak Bahlil?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 10 Feb 2020 10:21 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Foto: Mohammad Wildan/20detik
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan banyak investasi yang masuk ke Indonesia melalui berbagai pintu. Pada 2019 realisasi investasi mencapai Rp 809 triliun dari target Rp 792 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan realisasi investasi ini mencapai 102,7% dari target.

"Ketika kami ditugaskan oleh Presiden untuk membantu di bidang investasi, saat itu bulan Oktober investasi yang masuk sekitar Rp 600 triliun. Kemudian realisasi 31 Desember 2019 Rp 809,6 triliun melampaui target 102,7%," kata Bahlil dalam Blak-blakan detikcom, akhir pekan lalu di kantornya.

Dia menambahkan ada investasi yang tak bergerak alias mangkrak ada sekitar Rp 708 triliun. Pihaknya berupaya untuk mengeksekusi hal tersebut dan berhasil merealisasikan sebesar Rp 186 triliun.

Bahlil mengatakan ada sejumlah tantangan dalam menarik investasi masuk ke Indonesia, di antaranya ego sektoral antar lembaga dan adanya aturan yang tumpang tindih.

"Saya ingin katakan begini, bahwa tidak bisa dipungkiri arogansi sektoral itu terjadi pada Kementerian/Lembaga, pada tingkatan Bupati, Wali Kota, Gubernur. Kemudian, regulasi yang tumpang tindih, lalu birokrasi yang begitu luar biasa," jelas dia.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk Bahlil, namun berpegang pada regulasi yang ada ia berupaya agar tak ada lagi birokrasi yang lambat atau aturan yang tumpang tindih dalam investasi.

"Maka seluruh kewenangan perizinan yang ada di kementerian teknis berdasarkan Inpres nomor 7 yang merujuk pada UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal maka pelimpahan tentang K/L tersebut sudah diserahkan ke BKPM," jelas dia.

Bahlil menyebut per 3 Februari 2020, seluruh penanaman modal telah diserahkan ke BKPM termasuk pemberian insentif fiskal, tax allowance, tax holiday, pajak impor barang modal. Hal ini dilakukan agar para investor mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi.

"Agar mudah bagi teman-teman pengusaha dan investor yang mengurus izinnya agar mendapatkan kepastian," jelas dia.

Selain itu, BKPM juga ditugaskan untuk membuat norma standar pengurus Kementerian Lembaga izin, hal ini agar proses yang tadinya 10 tahun atau 5 tahun bisa diatur 1 bulan, 3 bulan tergantung jenis izin yang diajukan.

Menurut dia dalam proses menyelesaikan investasi itu tidak cukup dengan pendekatan regulasi tetapi juga melakukan pendekatan lapangan.

"Kenapa? karena regulasi tidak mampu menyelesaikan persoalan lapangan. Di lapangan ini banyak hantu, problem-nya paling besar ini apalagi hantunya hantu berdasi, regulasinya bagus tapi kalau waktunya tidak kita mainkan, nggak akan selesai itu barang," imbuh dia.



Simak Video "Jadi Menteri Investasi, Bahlil: Kita Kawinkan Pengusaha Besar-UMKM"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/ara)

Tag Terpopuler