Presiden Akan 'Jewer' Pejabat Yang Persulit Pengembang

Jakarta - Presiden Susilo B. Yudhoyono (SBY) akan 'menjewer' pejabat pemerintah pusat dan daerah serta BPN yang mempersulit para pengembang perumahan rakyat. Seperti dalam pemberian ijin, pembebasan lahan atau pengenaan pungutan tidak berdasar."Jangan dipersulit, jangan mengada-ada (pungutan). Justru harus dipermudah dan dibuat murah. Kalau ada yang nakal, jewer," ujarnya dalam acara silahturahmi dengan DPP REI pagi ini di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2005).Dijelaskannya, peruntukan tanah negara adalah untuk kepentingan rakyat. Dan manakala ada pengembang yang mengajukan ijin pembangunan perumahan rakyat di atas lahan tersebut, hendaknya tidak dipersulit dengan aturan yang tidak masuk akal atau pungutan tanpa dasar hukum.Namun bila, peraturan yang ada mengharuskan demikian pihak pengembang pun wajib mematuhinya. "Asal (pungutannya) untuk negara, bukan kantong sendiri. Biaya Rp 10 juta, bayar Rp10 juta. Tapi kalau harusnya Rp 100 juta, Bapak ditarik Rp 1 milyar, SMS 9949 atau PO Box 9949 yang lebih mantap," imbuh Presiden.Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa pembangunan perumahan rakyat merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah. Munculnya perumahan baru, membawa dampak ikutan yang luar biasa bagi kegiatan perekonomian daerah sekitarnya.Untuk itu, pemerintah akan terus memperbaiki dan menyederhanakan prosedur bagi pihak pengembang untuk membangun perumahan. Terutama perumahan sehat sederhana dengan harga terjangkau bagi rakyat."Tapi kalau semuanya sudah bagus, saya minta kualitas rumahnya ditingkatkan dong. Pertanggungjawabkan. Saya sedih melihat perumahan rakyat buruk, lingkungannya jelek," ujar Presiden prihatin. (qom/)