Daftar Kebijakan Susi yang Diminta Nelayan Revisi ke Edhy Prabowo

Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 11 Feb 2020 19:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan ke Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (28/10/2019). Ini adalah kunjungan kerja perdana menteri dari Partai Gerindra tersebut.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Fraksi PKB DPR RI baru saja menyerahkan Laporan Hasil Forum Group Discussion (FGD) sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. FGD yang didiskusikan bersama para delegasi nelayan itu membahas sejumlah deregulasi di sektor kelautan dan perikanan.

Laporan tersebut merangkum masukan dan rekomendasi terhadap tujuh draft permen dan 1 draft surat edaran era Menteri Susi Pudjiastuti yang hendak direvisi Edhy.

Berikut rinciannya:

1. PP No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Khusus PP satu ini, para nelayan merekomendasikan agar pasal-pasal yang menaikkan tarif pajak Pungutan Hasil Perikanan (PHP) direvisi sepenuhnya sebab dianggap sangat memberatkan para nelayan baik nelayan tradisional perorangan maupun pengusaha.

Selama ini besaran tarif pungutan yang diterapkan dirasa tidak masuk akal di mana pungutan hasil penangkapan ikan skala kecil dikenakan pajak sebesar 5%, skala menengah 10%, dan skala besarnya 25%.

Untuk itu, para nelayan itu menawarkan skema kepada Edhy Prabowo agar pungutan pajak tersebut dapat diturunkan menjadi 2% bagi skala kecil, 3% bagi skala menengah, dan 6% bagi skala besar.

2. Permen KP No.PER. 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

Permen ini dianggap para nelayan memberatkan karena menutup izin penangkapan di area penangkapan kapal-kapal tradisional, seperti Bagan, yang hanya boleh beroperasi di bawah 4 mil dengan hasil tangkapan teri untuk umpan kapal-kapal tangkap Huhate.

Untuk itu, para nelayan berharap aturan ini direvisi agar kapal bagan yang mencari umpan kapal Huhate tidak dibatasi area penangkapannya demi peningkatan kesejahteraan nelayan yang sangat membutuhkan umpan untuk operasi penangkapan ikannya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3