Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 12 Feb 2020 14:48 WIB

Jokowi Minta Kemudahan Bisnis RI Peringkat 40, Bisa Bu Sri Mulyani?

Danang Sugianto - detikFinance
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI. Raker itu salah satunya membahas evaluasi kinerja APBN 2019. Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

World Bank pada 2018 yang lalu menurunkan peringkat indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia dari 72 ke 73. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak puas dan ingin peringkat Indonesia naik ke 40.

Ada beberapa pekerjaan rumah yang diberikan Jokowi kepada para menterinya. Salah satunya meningkatkan salah satu indikator EoDB Indonesia yang nilainya masih di atas 100. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi kementeriannya akan fokus pada kemudahan membayar pajak.

"Kalau dari saya umpamanya kemudahan membayar pajak itu ada 4 komponen berapa kali harus bayar pajak dalam satu tahun, berapa lama harus isi formulir dan lain-lain," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, Kemenkeu sudah melakukan perbaikan fundamental yang disematkan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Jika diketok di DPR, Sri Mulyani yakin akan memperbaiki skor mengenai tarif perpajakan yang kompetitif dalam EoDB.

"Itu akan membantu tahun depan. Tapi tahun ini ada beberapa hal yang cukup bagus," ujarnya.

Jokowi juga menyinggung tentang peringkat dalam indikator trading across border atau perdagangan antara negara. Dalam indikator ini peringkat Indonesia stagnan di 116.

"Untuk trading across border, Bea Cukai dengan Kemenhub dengan pelabuhan sudah mencoba memperbaiki. Namun mungkin kita perlu ada perbaikan fundamental. Jadi artinya bagus kalau ini sudah membaik. Memberi tekanan reformasi birokrasi, regulasi, seperti yang bapak presiden sampaikan yang lebih mudah lebih simpel. Sehingga masyarakat dan bisnis itu menikmati pelayanan yang baik," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani perbaikan dari sisi trading across border dilakukan dengan menurunkan dwelling timer atau waktu bongkar muat kapal di pelabuhan. Termasuk juga biaya yang dikeluarkan untuk mengukur efisiensi.

"Sekarang perlu integrasi sistem logistik secara keseluruhan. Tidak mungkin di pelabuhan diperbaiki, tanpa diluar pelabuhan diperbaiki juga," tuturnya.

Jokowi Minta Kemudahan Bisnis RI Peringkat 40, Bisa Bu Sri Mulyani?


Simak Video "Bahlil Siap Mundur Jika Target Kemudahan Usaha Tak Tercapai"
[Gambas:Video 20detik]
(das/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com