Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 12 Feb 2020 18:15 WIB

RUU Cipta Kerja Ditolak Buruh, Airlangga: Sudah Diajak Dialog

Vadhia Lidyana - detikFinance
Airlangga Hartarto Foto: (Rusman-Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah sudah menggandeng 10 konfederasi pekerja Indonesia agar terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Sehingga, menurut Airlangga penyusunan berkas RUU ini sudah mengajak perwakilan masyarakat terutama pekerja.

"Jadi beberapa konfederasi, 10 konfederasi sudah diajak dialog dengan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, dan ada dibentuk tim. Dengan demikian seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," kata Airlangga usai menyerahkan berkas RUU Ciptaker di komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Namun, untuk penyerahan berkas ke publik akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan dilaksanakan di DPR.

"Public hearing kan dilakukan dalam mekanisme pembahasan di DPR, namanya RDPU," ungkap Airlangga.

Airlangga menyampaikan, berkas yang diserahkan ke DPR ini merupakan satu-satunya yang mengandung susunan rapi pasal-pasal, dan bab yang sah.

"Draf yang resmi adalah yang diserahkan. Jadi supaya tidak ada spekulasi mengenai isi-isi pasal. Karena sekarang isi pasal yang diberikan adalah yang diserahkan kepada DPR. Tidak ada versi-versi lain di luar itu," paparnya.



Mengenai demo buruh di DPR siang ini, yang menolak Omnibus Law, Airlangga tak berkomentar banyak. Ia hanya kembali mengatakan pemerintah sudah membentuk tim diskusi buruh.

"Jadi kemarin sudah dibentuk dan melibatkan banyak konfederasi. (Jika masih menolak) ya nanti kita lihat saja," imbuh dia.

Sebagai informasi, massa buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.

"Kalau pemerintah tidak mau ajak kita dialog, tidak ada jalan lain. Kita harus siapkan amunisi, kita lakukan gerakan mogok nasional, keluar dari pabrik," Kata Sekjen DPP KEP SPSI, Subiyanto di atas mobil komando, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Subiyanto mengungkapkan, pemerintah tidak transparan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh dan perwakilannya, katanya, tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja.

"DPR ini salah satu instrumen yang menggodok dan melahirkan UU, itu legal. Tapi karena di DPR juga banyak kepentingan lain, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak berkualitas," lanjutnya.

RUU Cipta Kerja Ditolak Buruh, Airlangga: Sudah Diajak Dialog



Simak Video "GSBI Ancam Hentikan Produksi Jika Omnibus Law Disahkan"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com