Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 13 Feb 2020 22:49 WIB

Kemenhub Target Tak Ada Truk Obesitas di 2022

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Pelarangan truk memuat barang dengan kapasitas berlebih terus disosialisasikan. Hal itu membuat negara rugi tiap tahunnya untuk perbaiki jalan yang rusak. Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Kementerian Perhubungan menargetkan Indonesia bebas Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) di tahun 2022. Salah satu upaya mengejar target tersebut adalah dengan melakukan penataan baik di hulu melalui review regulasi, sosialisasi, penataan surat, hingga pengujian kendaraan bermotor.

Ataupun di hilir melalui pengawasan dan penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Direktur Prasarana Transportasi Jalan M. Risal Wasal mengatakan bahwa pelaksanaan UPPKB masih memiliki beberapa masalah, mulai dari kondisi sarana prasarana hingga kurang optimalnya pemanfaatan aset.

"Permasalahan penyelenggaraan UPPKB antara lain kondisi prasarana yang terbatas, kurangnya kuantitas dan kemampuan SDM dalam pengoperasian UPPKB, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengoperasian UPPKB dan kurang optimalnya pemanfaatan aset yang ada," ujar Risal lewat keterangan tertulis, Kamis (13/2/2020).

Meski begitu, Risal menjelaskan sudah ada satu UPPKB yang telah mendapatkan sertifikasi internasional TUV Rheinland pada kualitas alat, SDM (sumber daya manusia), dan sistem pelayanannya. Sertifikat itu diberikan kepada UPPKB Losarang, Indramayu.

"Harapan saya, UPPKB yang lain dapat mengikuti dan mencontoh apa yg sudah ada di UPPKB Losarang ini. Bagaimana caranya? Ya melalui Bimtek ini, kita akan bahas bersama supaya seluruh UPPKB dapat memberikan pelayanan bertaraf internasional," tutur Risal.

Risal merencanakan semua UPPKB akan menggunakan WIM (Weigh In Motion) alias jembatan timbang yang dilengkapi dengan CCTV dan Sensor Dimensi yang diletakkan di jalan. Fasilitas itu juga harus terintegrasi dengan BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) dan E-Tilang untuk hindari pungli.

Selanjutnya UPPKB akan difungsikan sebagai tempat penindakan dan data center. Ke depannya, Risal menambahkan, Kemenhub akan menyelenggarakan sistem ETTLE (Electronic Traffic and Transport Law Enforcement) sebagai sistem pengawasan dan penindakan pelanggaran dengan berbasis pada data pengujian kendaraan bermotor.

Apabila Zero ODOL sudah terpenuhi, UPPKB nantinya akan beralih fungsi menjadi Rest Area dan Terminal Barang yang dilengkapi dengan alat timbang yang lebih fokus pada pendataan logistik angkutan barang.

"Semoga penyelenggaraan UPPKB menjadi jauh lebih baik dan bebas dari stigma negatif yang melekat pada tahun-tahun sebelumnya," tutup Risal.



Simak Video "Negara Rugi Rp 43 Triliun, Kemenhub Siap Tindak Truk 'Obesitas'"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com