Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 14 Feb 2020 06:53 WIB

Hitungan 'Bonus' 5 Kali Gaji Buat Buruh di Omnibus Law

Trio Hamdani - detikFinance
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi itu digelar unutk menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Hitungan 'Bonus' 5 Kali Gaji Buat Buruh di Omnibus Law. Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Pemerintah menyusun skema kebijakan pemberian bonus bagi seluruh pekerja tetap di Indonesia dengan besaran lima kali upah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini.

Skema itu telah dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diterima oleh DPR RI kemarin. Namun, bonus tersebut hanya diberikan bagi pekerja resmi di perusahaan-perusahaan 'kelas kakap'. Bagaimana mekanismenya?

Berdasarkan draft RUU Cipta Kerja yang diterima detikcom, Kamis (13/2/2020), pada Pasal 29 dijelaskan besaran bonus diberikan berdasarkan lamanya buruh bekerja di suatu perusahaan. Berikut ini rinciannya:

a. Pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun, sebesar 1 kali upah.
b. Pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, sebesar 2 kali upah.
c. Pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, sebesar 3 kali upah.
d. Pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, sebesar 4 kali upah.
e. Pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 tahun atau lebih, sebesar 5 kali upah.

Bonus tersebut dikategorikan sebagai pemberian penghargaan lainnya. Itu diberikan 1 kali dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku.

Ketentuan tersebut berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja sebelum berlakunya Undang-undang ini. Berikutnya ketentuan mengenai penghargaan lainnya tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Penghargaan lainnya ini diberikan kepada pekerja/buruh untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.


detikcom sudah mencoba mengkonfirmasi draft RUU Cipta Kerja tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Namun dirinya enggan membenarkannya.

"Sumber yang benar adalah jika dari Menko Perekonomian yang telah diserahkan ke DPR," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (13/2/2020).

Pesangon buat korban PHK di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Wali Kota Kendari Sumbangkan Gajinya 6 Bulan untuk Penanganan Corona"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com