.webp)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir salah satu gubernur di Kalimantan yang bertingkat seperti presiden. Hal itu karena kepala daerah tersebut tidak mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Melalui Inpres tersebut, kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi di daerah dilimpahkan dari gubernur, bupati, dan walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Bahlil menjelaskan akan menindaklanjuti hal tersebut.
"Kepala dinasnya sudah melaporkan ke saya dan sudah menyampaikan berkali-kali, tapi kita lihat perkembangannya ya. Dua minggu terakhir ini terakhir dia laporkan ke saya. Tapi nanti saya besok coba cek lagi ya," kata Bahlil ditemui di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menjelaskan akan menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya ada komunikasi yang tidak clear sehingga terjadi hal seperti itu.
"Insyaallah lah (akan selesai), insyaallah gini, insyaallah abang-abang gubernur ini baik-baik semua kok. Ini cuma persoalan komunikasinya saja yang belum clear," sebutnya.
Bahlil menegaskan jika perizinan masih dipegang oleh kepala daerah maka kerja DPMPTSP tidak akan maksimal. Oleh karenanya perlu dilimpahkan ke lembaga daerah tersebut.
"Salah satu tujuan DPMPTSP kan dalam rangka memberikan kepastian dan percepatan pengurusan izin. Kalau ditanya (masalah tersebut) ada pengaruhnya nggak? pengaruhnya ya (perizinan investasi) lambat. Tapi insyaallah lah akan selesai," tambahnya.
 |
(toy/fdl)
