Soal Usul Fatwa Si Kaya Menikahi Si Miskin, Bunga Acuan BI Turun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk bisa menerbitkan fatwa terkait pernikahan lintas ekonomi.

Muhadjir mengusulkan agar orang kaya wajib menikahi orang miskin. Hal ini, kata Muhadjir, dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan baru serta tafsir agama soal pernikahan yang harus dilakukan antara dua orang yang setara atau kufu.

"Mbok disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," kata Muhadjir , dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIExpo dikutip dari CNNIndonesia, seperti ditulis Kamis (20/2/2020).

"Jadi kalau ada ajaran agama mencari jodoh yang se-kufu ya otomatis yang miskin cari yang miskin. Karena sama-sama miskin lahirlah keluarga miskin baru, inilah problem di Indonesia," sambungnya.

Baca selengkapnya di sini: Muhadjir Effendy Usul Fatwa Orang Kaya Nikahi Orang Miskin

Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan suku bunga acuannya. BI 7 Days Repo Rate ditahan di posisi 4,75% dari sebelumnya 5%.

"Rapat dewan gubernur BI pada 19-20 Februari 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7 days reverse repo rate 25 bps menjadi 4,75%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

Perry mengatakan, suku bunga deposit facility dan lending facility juga terpantau turun.

"Deposit facility turun 25 bps jadi 4% dan suku bunga lending facility turun 25 bps jadi 5,5%" katanya.

Baca selengkapnya di sini: Suku Bunga Acuan BI Turun Jadi 4,75%

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada gubernur di Kalimantan yang merasa seperti presiden. Hal itu karena kepala daerah tersebut tidak mau mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Melalui Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Dia menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyurati seluruh kepala daerah untuk mendelegasikan perizinan yang ada di kepala daerah kepada DPMPTSP. Sayangnya ada satu gubernur yang belum mematuhi.

Baca selengkapnya di sini: Pak Bahlil, Sebut Saja Gubernur yang Berlagak Presiden

PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero)Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam RUPST ini, BNI mengangkat Agus Martowardojo sebagai sebagai Komisaris Utama (Komut). Hal itu dibenarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya rasa kembali yang seperti saya bicarakan berarti reformasi yang ada di BUMN, berarti figur-figur besar seperti Pak Agus Marto mau membantu kami sebagai Komut BNI, bekas Gubernur BI dan Menteri Keuangan loh," kata Erick di Rakornas Investasi di Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Erick mengatakan eks Gubernur BI itu akan membantu BNI untuk bisa naik kelas. Sebelumnya, jabatan Komut BNI diisi oleh Ari Kuncoro dan Agus Marto sebagai Wakil Komut.

"Saya sangat mengapresiasi karena saya secara pribadi kan sebenarnya sudah ketemu beliau 2-3 kali untuk memastikan bahwa BNI ke depan seperti ini. Nah ternyata beliau sangat mendukung. Nah tentu apa rencananya nanti saja tunggu. Yang pasti BNI sudah saatnya naik kelas," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini: Sah! Agus Martowardojo Jadi Komut BNI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menutup lima anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kelima anak usaha emiten berkode GIAA dinilai tak bermanfaat.

Erick mengatakan, untuk menjalankan aksi tersebut butuh payung hukum yang memberi keleluasaan untuk menggabungkan (merger) maupun menutup usaha.

"Untuk yang terakhir mohon dukungan kalau bisa tadi sedang diusulkan kepada Bapak Presiden dan Menteri Keuangan untuk mandat tambahan kita bisa memerger dan likuidasi memang ada beberapa perusahaan, contoh di Garuda ada lima anak perusahaan yang sebenarnya siap dilikuidasi," jelasnya di Komisi VI Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Baca selengkapny di sini: Erick Thohir Mau Tutup 5 Anak Usaha Garuda, Termasuk Tauberes