Jakarta -
Berita terpopuler detikFinance Sabtu (22/2/2020) tentang respons Menteri BUMN Erick Thohir terhadap serangan orator aksi 212, Marwan Batubara terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Marwan, dalam orasinya di depan massa aksi 212, di Jakarta, Jumat (21/2) menyebut pria yang beken disapa Ahok itu terlibat sejumlah kasus korupsi.
Oleh sebab itu, dia meminta Ahok segera mundur dari posisi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Erick Thohir pun menilai normal-normal saja apabila ada yang tidak puas dengan Ahok
Selain Erick, sahabatnya yaitu Sandiaga Uno juga merespons serangan terhadap Ahok. Pria yang akrab disapa Sandi itu justru membela Ahok.
Nah, mau tahu cerita selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini.
Komisaris utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok disebut-sebut dalam aksi 212 yang digelar pada Jumat, kemarin.
Direktur Indonesia Resourcess Studies (IRESS) Marwan Batubara yang menjadi orator menyebut Ahok terlibat kasus korupsi dan mereka juga meminta Ahok mundur dari jabatan itu.
Menanggapi hal tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan saat ini Indonesia sudah masuk dalam era demokrasi dan menjunjung kebebasan berpendapat.
"Ketika ada sebagian kelompok mengemukakan pendapat ada ketidakpuasan itu normal-normal saja," kata Erick di Kantor Pertamina, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Baca selengkapnya di sini:
Orator Aksi 212 Serang Ahok, Ini Respons Erick ThohirSalah seorang orator aksi 212 Marwan Batubara meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya di Pertamina. Lantaran, Ahok dinilai selama ini banyak terlibat kasus korupsi yang tidak menutup kemungkinan turut serta menjadi koruptor dalam kasus-kasus tersebut.
Merespons hal tersebut, mantan rival Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam, Sandiaga Uno justru tak sepakat terhadap usulan orator tersebut. Menurutnya, rekam jejak Ahok selama menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) selama ini justru menunjukkan niatan memberantas korupsi.
"Pak Ahok sendiri baru memulai kinerjanya di Pertamina dengan transparansi itu perlu kita apresiasi dan beliau punya rekam jejak di pemerintahan maupun di dunia usaha sebelumnya mudah-mudahan ini bisa membawa Pertamina jadi korporasi yang kita banggakan. Jadi mari kita beri kesempatan beliau bekerja, kita beri support," ujar pria yang beken disapa Sandi itu, ditemui di Rumah Siap Kerja, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Baca selengkapnya di sini: Sandiaga Bela Ahok yang Didesak Mundur dari Pertamina
Aksi 212 kembali digelar pada Jumat, (21/2/2020) kemarin. Aksi tersebut mengusung tema 'Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI'. Tak hanya bicara soal korupsi, salah satu yang disuarakan dalam aksi itu adalah soal permintaan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditarik mundur dari jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama (komut) PT Pertamina (Persero).
Usulan itu disuarakan langsung oleh salah satu orator aksi 211 bernama Marwan Batubara. Menurut Marwan yang menjabat sebagai Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) itu, Ahok layak untuk mundur sebab punya keterlibatan langsung dengan beragam kasus korupsi selama menjabat di DKI Jakarta.
"Ahok itu kan kasus korupsinya banyak sekali. Ada sekitar 7 sampai 8 kasus salah satunya untuk kasus Rumah Sakit Sumber Waras," ujar Marwan kepada detikcom, Sabtu (22/2/2020).
Baca selengkapnya di sini: Orator Aksi 212 Beberkan Alasan Ahok Harus Mundur dari Pertamina
Untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 32,4 triliun, pemerintah menyuntikkan modal Rp 13,5 triliun. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengancam untuk menarik kembali suntikan modal itu.
Ancaman tersebut disampaikan Sri Mulyani karena DPR meminta pemerintah membatalkan kenaikan iuran kelas 3 mandiri yang berasal dari peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).
"Jika meminta Perpres dibatalkan maka Menkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun 2019 saya tarik kembali," kata Sri Mulyani di ruang rapat Pansus B DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Dalam rapat tersebut para anggota DPR banyak yang melayangkan pernyataan kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum proses pembersihan data (cleansing) diselesaikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca selengkapnya di sini: Sri Mulyani Ancam Tarik Rp 13,5 T dari BPJS Kesehatan
Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melanda Indonesia dalam satu tahun terakhir ini. Mulai dari perusahaan baja, manufaktur, telekomunikasi hingga startup yang sudah menjadi unicorn.
Sebut saja PT Indosat Tbk yang baru saja melakukan PHK terhadap 677 karyawan. Lalu, Bukalapak perusahaan yang sudah menjadi unicorn juga melakukan PHK. Begitu juga dengan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang melakukan PHK dalam rangka restrukturisasi.
Hingga saat ini, sebanyak 2.683 karyawan kontrak dari 9 vendor di lingkungan Krakatau Steel setuju untuk diberhentikan.
Menanggapi fenomena itu, Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan menuturkan, dalam satu tahun terakhir ini memang perekonomian Indonesia turut tertekan dengan adanya faktor global. Begitu juga dengan indikator pertumbuhan ekonomi seperti investasi, daya beli, ekspor-impor yang memang tertekan.
Baca selengkapnya di sini: Badai PHK Melanda, Ada Apa Dengan Ekonomi RI?
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
