DPR Minta Delegasi Indonesia Bela Petani di Forum WTO

Jakarta - Kalangan DPR meminta Indonesia tegas membela kepentingan nasional, khususnya produk pertanian, dalam pertemuan tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) 13-18 Desember 2005 di Hongkong. "Kami berharap position pemerintah membela kepentingan petani. Kami minta perlunya positioning local content seolah-olah dalam forum WTO kita tidak mempunyai ruang gerak," kata Hasto Kristianto, anggota Komisi VI DPR dari PDIP di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (2/12/2005).Hasto juga mengingatkan agar delegasi Indonesia mempunyai strategi untuk menyiasati kata demi kata dalam perjanjian WTO."No deal is better than a bad deal, itu lebih baik diambil delegasi kita di WTO nanti," tutur Hasto.Sementara anggota Komisi VI lainnya, Arya Bima, mempertanyakan siapa yang diuntungkan dalam liberalisasi perdagangan seperti keputusan impor beras. Menurutnya, dampak liberalisasi justru memukul sektor pertanian. "Kita sangat khawatir kalau semua dibebaskan, matilah produksi pertanian kita dengan membanjirnya produksi pertanian impor. Ini menguntungkan importir dan merugikan petani lokal," kata Arya.Dia menilai, Indonesia telah mendapat tekanan untuk membuat kebijakan politik yang memberi proteksi terhadap pertanian."Kalau mengikuti saran WTO apakah hasilnya menguntungkan kita? Beranikan kita sedikit nekat karena berdasarkan pengalaman hal tersebut tidak menyejahterakan kita," tandas Arya.Sementara dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Kamis malam (1/12/2005), Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan, pemerintah akan memperjuangkan perlakuan khusus untuk poduk pertanian dalam forum WTO nanti. (ir/)