Perjalanan Bisnis PT PANN Sampai Akhirnya Butuh Suntikan Negara Rp 3,7 T

PT PANN (Persero) masuk dalam daftar penerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,76 triliun.

Direktur Utama PT PANN Herry Soegiarso Soewandy menjelaskan besaran PMN yang dibutuhkan ini adalah untuk menutupi utang yang sudah ada sejak dulu.

Dia menceritakan pada periode 1994, ada program pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman untuk penyaluran pinjaman dari luar negeri. Goverment to goverment.

"Jadi pinjamanya G to G, dari pemerintah Jerman ke pemerintah Indonesia, baru diteruskan ke PT PANN, tidak langsung itu, bukan berbentuk uang juga. Yaitu dalam bentuk pesawat," kata Herry kepada detikcom, akhir pekan lalu.

Pinjaman ini terdiri dari 10 pesawat berjenis Boeing 737-200 yang dicanangkan sebagai program jetisasi pertama di Indonesia. Nilai pinjaman senilai US$ 99 juta dengan kurs Rp 4.000 saat itu.

Menurut dia, saat itu 10 pesawat ini diperuntukkan untuk maskapai BUMN, yakni Garuda Indonesia. Namun ternyata pesawat tersebut sudah berusia 10 tahun. Saat sampai di Indonesia, Garuda menolak hingga akhirnya pemerintah menempatkan pesawat ini ke maskapai lain.

"Garuda nggak mau, akhirnya pemerintah menempatkan 3 unit di Bouraq, 3 di Merpati, 2 di Mandala dan 2 di Sempati dan Garuda tidak jadi," imbuh dia.

Herry mengaku tidak tahu persis alasan pemerintah saat itu menempatkan pesawat-pesawat ke sejumlah maskapai tersebut. Namun, perusahaan-perusahaan ini akhirnya gagal dan bangkrut. Saat ini masih ada Merpati yang masih di PKPU.

"Pesawat-pesawat itu tidak tahu, trayeknya jelas atau tidak. Sampai akhirnya mereka gagal dan bangkrut. Jadi tidak ada yang melanjutkan bayar cicilan ke PT PANN, jadi kami harus menanggung ke pemerintah. PANN harus tetap bayar, inilah yang mengeruk likuiditas PANN, karena tidak ada hasilnya," ujar dia.

Hingga saat ini pesawat-pesawat tersebut masih ada namun sudah tak layak terbang 3 di hanggar Merpati, 3 di Cengkareng dan 2 di PT Dirgantara Indonesia. Dua unit rusak karena jatuh di Medan dan patah di Malang. "Jadi tinggal 8 itu bisa dibilang dalam kondisi rongsok lah, karena kefungsiannya sudah tidak bagus lagi, tidak layak terbang," ujar dia.

Dari dokumentasi perusahaan, pemerintah saat itu menyewakan pesawat ini dengan nilai US$ 45.000 per bulan, namun kemampuan maskapai hanya US$ 22.500.