Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 25 Feb 2020 14:57 WIB

Tegas! Jokowi Minta Gubernur hingga Wali Kota Percepat Belanja

Marlinda Oktavia Erwanti - detikFinance
Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri. Ratas itu membahas mengenai pengadaan alutsista. Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar para pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran belanjanya dalam APBD. Tujuannya untuk mendorong roda perekonomian di daerah sehingga mampu mendorong ekonomi nasional yang sedang 'terkena' virus corona.

Hal itu tegas disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan tema lanjutan pembahasan dampak virus covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

"Ini perlu saya ingatkan lagi agar kita semuanya kementerian dan lembaga agar mempercepat belanja. Dan untuk Menteri Dalam Negeri, sekali lagi saya mengingatkan agar diingatkan kepada gubernur, bupati, wali kota agar segera merealisasikan belanja APBD-nya di daerah masing-masing," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Jokowi juga meminta para menteri terkait untuk memastikan percepatan pencairan dana desa. Dia mengaku mendapatkan informasi beberapa daerah sudah mendapatkan dana desa. Untuk wilayah itu dia meminta agar dipastikan dana desa sudah dimanfaatkan dan tidak mengendap.

"Saya tahu beberapa sudah sampai di desa tetapi segera dorong mereka agar belanja sesuai dengan rencana yang sudah mereka miliki," tuturnya.

Jokowi juga meminta agar program-program perlindungan sosial dan bantuan sosial segera dieksekusi, termasuk program padat karya. Sebab program-program tersebut akan berdampak langsung terhadap masyarakat di daerah.

+

Sebelumnya Jokowi juga sudah menunjukkan kekesalannya di hadapan para gubernur, bupati hingga wali kota. Dia kesal lantaran ratusan triliun dana di daerah masih mengendap.

Jokowi mengatakan hal itu saat membuka acara Rakornas Investasi 2020 yang digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Acara ini juga dihadiri oleh para gubernur, bupati hingga walikota dari seluruh Indonesia.

"Karena di sini hadir gubernur bupati dan walikota. Mengkoleksi atau memungut pajak itu sangat sulit sekali pemerintah pusat kemudian transfer daerah baik dalam bentuk DAU maupun DAK," tuturnya di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Menurutnya pemerintah pusat sudah susah payah mengumpulkan penerimaan negara seperti pajak. Uang itu kemudian disebar ke daerah dengan tujuan bisa meningkatkan perekonomian daerah.

Tapi ternyata uang itu tidak dipergunakan dengan baik. Uang sudah dikirimkan hanya mengendap di rekening Pemda. Jokowi pun geram mendengar hal itu

"Ini perlu saya peringatkan di November dan Oktober 2019 yang lalu, uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan masih pada angka Rp 220 triliun. Sehingga tidak mempengaruhi ekonomi daerah," tambahnya.

Angka uang Pemda yang mengendap di bank daerah itu turun jadi Rp 110 triliun di Desember 2020. Namun tetap saja Jokowi geram. Sebab uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian.



Simak Video "Jokowi Minta Menteri dan Pemda Alokasikan Anggaran untuk Tangani Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(das/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com