Sederet Alasan RI Belum Layak Jadi Negara Maju

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 28 Feb 2020 07:01 WIB
Nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan. Akumulasi nilai ekspor Indonesia dari Januari-Agustus 2019 turun 8,28% dibandingkan tahun lalu.
Foto: Grandyos Zafna

Khusus untuk pangsa ekspor, Aviliani bilang kontribusinya terhadap PDB Indonesia masih kecil yaitu sekitar 20-25% meski pangsa ekspornya sudah di atas 0,5%. Berbeda dengan Vietnam yang kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 105%.

Menurut peneliti dari Indef, Ahmad Heri Firdaus pengubahan status Indonesia menjadi negara maju dianggap hanya akal-akalan Amerika Serikat (AS). Perubahan status itu diyakini menjadi upaya AS untuk membenahi neraca perdagangannya yang banyak defisit termasuk dengan Indonesia.

"Indonesia memang secara total kita defisit, tapi sama AS neraca perdagangan kita surplus terus, mereka ini mau kurangi defisitnya," kata peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus dalam acara diskusi 'Salah Kaprah Status Negara Maju' di ITS Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan AS surplus US$ 8,5 miliar sepanjang tahun 2019. Oleh karena itu, Heri menilai pemerintah harus menolak perubahan status tersebut. Pasalnya, banyak dampak pada perdagangan Indonesia ke depannya.

Dia pun bilang pemerintah memerlukan beberapa strategi untuk menolak perubahan status itu. Salah satunya adalah bekerja sama dengan negara yang dicoret sebagai negara berkembang untuk memprotes lewat persidangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Penolakan harus segera dilakukan pemerintah, karena kata Aviliani pengubahan status Indonesia menjadi negara maju berdampak terhadap penghapusan beberapa keringanan tarif Countervailing Duties (CVD), Generalized System of Preferences (GSP), potongan bunga, dan de minimis margin subsidi perdagangan turun menjadi 1% terutama ke AS.

Dengan perubahan status itu juga, maka pemerintah AS dapat melakukan investigasi terhadap kebijakan perdagangan yang diterapkan Indonesia. Jika pemerintah terbukti memberikan insentif atau subsidi bagi produsen atau eksportir yang selama ini menyuplai produk ke negeri Paman Sam. Maka AS berhak menerapkan tarif bea masuk anti subsidi.

"Sehingga produk-produk Indonesia menyebabkan kurang kompetitif di pasar global," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3

Tag Terpopuler