Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ada pemborosan anggaran soal pengembangan pusat data di instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dia ingin ke depannya data center kementerian disatukan.
Jokowi awalnya mengatakan, sudah saatnya Indonesia melakukan pengembangan satu pusat data nasional. Apa lagi saat ini sudah mulai dikembangkan satu peta dan satu data.
Namun Jokowi menyayangkan adanya ribuan pusat data di Indonesia yang dibuat oleh ratusan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
"Berdasarkan hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informatika di 2018 terdapat 2.700 data center atau pusat data pada 630 instansi pemerintah pusat dan daerah. Berarti rata-rata ada 4 pusat data center di setiap instansi pemerintah," katanya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Dengan banyaknya pusat data, alhasil utilisasi pusat data milik instansi pemerintahan hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitas. Jokowi menyimpulkan ada keborosan anggaran.
"Fakta ini mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi komunikasi, karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri. Ini yang ke depan kita harus hindari dan ke depan kita harus kembangkan pusat data dan kita harapkan utilitasnya jadi maksimal," tegasnya.
Menurutnya hal ini harus diakhiri dengan mengembangkan pusat data yang terintegrasi dan merupakan hasil sinkronisasi dari seluruh kementerian dan lembaga.
Jokowi juga memandang penting pengembangan data center di Indonesia. Apa lagi Indonesia memiliki banyak startup yang tumbuh pesat tapi masih menggunakan data center di luar negeri.
"Padahal kalau data center itu ada di Indonesia ada banyak manfaatnya. lebih cepat, lebih aman, dan membantu untuk local troubleshooting dalam pengembangan sistem yang bisa dilakukan dengan lebih cepat," tuturnya.
Menurutnya, saat ini banyak perusahaan teknologi dunia yang tertarik untuk membangun data center di Indonesia. Mulai dari Microsoft, Amazon, Alibaba hingga Google.
Jokowi bilang mereka tertarik lantaran memandang Indonesia memiliki daya tarik dan potensi yang besar. Indonesia dianggap memiliki ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara dengan market digital yang terbesar.
"Karena itu saya selalu menekankan agar kita jangan hanya menjadi penonton, siapkan regulasinya, aturan mainnya, termasuk yang mengatur soal investasi data center yang mau masuk ke Indonesia," ujarnya.
Dia ingin agar jalan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membangun data center dipermudah. Meskipun saat ini rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi baru akan digodok di DPR.
"Karena itu RUU Perlindungan Data Pribadi juga menjadi solusi dan jalan keluar atas banyaknya pengaturan data pribadi dalam beberapa peraturan perundangan-undangan yang ada. Ada kurang lebih mungkin 32 regulasi yang mengatur data pribadi," tutupnya.
Simak Video "Jokowi soal Edhy Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum di KPK"
[Gambas:Video 20detik]
(das/eds)
