Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 03 Mar 2020 15:07 WIB

Punya 7 Juta Pengangguran, RI Harus Waspada Bencana Demografi

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Pengangguran Foto: Fuad Hasim
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan tingginya pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini bisa jadi pisau bermata dua.

Bila berhasil difasilitasi dengan baik, mereka bakal jadi bonus demografi yang bakal mendongkrak ekonomi RI. Sebaliknya, mereka bisa jadi bencana demografi bila tak mendapat lapangan kerja yang memadai.

"Tingginya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun menimbulkan banyaknya anak-anak muda, angkatan kerja yang kalau mereka tidak diberikan kerjaan, mereka nganggur. Yang nganggur 7 juta lebih. 7 juta itu (setara) lebih dari satu negara itu," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 belum lama ini.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan masalah terbesar dari tingginya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.

Lapangan kerja yang tersedia saat ini dinilai masih terbatas dan belum bisa menandingi laju pertumbuhan angkatan kerja.

"Jumlah orang ngangur sekarang 7,05 juta tapi setahun sebelumnya itu cuma 7,00 juta. Artinya meningkat 0,5 juta orang. Kenapa demikian, karena pertumbuhan angkatan kerja semakin banyak. Artinya lulusan-lulusan kuliah sekolah mencari kerja itu pertumbuhannya makin banyak. Nah sementara yang lolos masuk ke dunia pekerjaan itu relatif lebih lambat pertumbuhannya daripada pertumbuhan laju angkatan kerja baru," kata Heri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (2/3/2020).

Heri menjelaskan, hal yang harus dilakukan Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah dengan membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan banyak investor.

"Bagaimana mengatasi supaya lapangan kerja lebih banyak ya tentu mengundang banyak investor. Investor luar dan dalam negeri. Jadi intinya meningkatkan iklim investasi supaya investor banyak masuk sehingga investor itu pada buka pabrik, buka industri segala macem kan butuh tenaga kerja jadi bagaimana supaya investornya masuk salah satunya mungkin dengan yang sekarang lagi digagas Pemerintah Omnibus Law Cipta Kerja," kata Heri.

Menurut Heri, iklim investasi di Indonesia saat ini masih belum bisa menarik perhatian para investor. Banyak Investor yang masih enggan berinvestasi di Indonesia lantaran biaya produksi di Indonesia jauh lebih mahal ketimbang negara-negara lain.

"Biaya produksi itu contohnya apa, misalnya untuk bikin satu handphone di Indonesia itu butuh modal yang lebih banyak ketimbang bikin satu handphone di Vietnam. Ya pasti orang milihnya ke Vietnam karena biaya modalnya lebih murah. Di sini modalnya mahal kenapa, ya karena macet dimana-mana, ongkos logistiknya mahal, pungutan liar, bayar ini itu segala macem, belum lagi administrasi birokrasi, akhirnya modal secara keseluruhan bagi investor sangat mahal," kata Heri.

Heri menambahkan, investasi menjadi salah satu variabel dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masih stagnan-nya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menurut Heri, juga disebabkan oleh masalah investasi. Investasi yang masuk di Indonesia saat ini baru di sektor jasa.

"Nah kalo masuk ke sektor jasa itu berarti penyerapan tenaga kerjanya kurang banyak. Tapi kan lebih bagus lagi kalau yang masuk itu investasi di bidang industri dan sektor padat karya. Dengan demikian daya beli akan meningkat sehingga konsumsi rumah tangga terus meningkat dan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Heri.

Punya 7 Juta Pengangguran, RI Harus Waspada Bencana Demografi


Simak Video "Jurus Ganjar Meraih Bonus Demografi 2045"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com