Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 06 Mar 2020 08:31 WIB

Buruh Bakal Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law

Trio Hamdani - detikFinance
Mobil komando yang memicu kericuhan buruh berdemo di depan DPR (Sachril Agustin Berutu/detikcom) Ilustrasi Foto: Sachril Agustin Berutu/detikcom
Jakarta -

Puluhan ribu buruh bakal mendesak pemerintah menghentikan niat untuk menerbitkan Undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Mereka khawatir aturan tersebut bakal merugikan buruh dan menghilangkan hak-hak mereka.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperingatkan pemerintah bahwa para buruh akan melakukan demo besar-besaran di seluruh Indonesia. Demo akan dilaksanakan setelah masa reses DPR RI.

"Tentang Omnibus Law saya ingin mempertegas bahwa KSPI dan buruh Indonesia tetap menolak Omnibus Law yang sekarang sudah resmi di DPR. Tanggal 23 atau 24 Maret, kami belum dapat informasi yang fix. Tapi kalau nggak tanggal 23 atau 24 Maret 2020 akan ada rapat paripurna DPR setelah reses," kata dia dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2020).

Untuk di Jakarta sendiri akan ada 50 ribu buruh yang bergerak untuk melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta.

"Pada saat rapat paripurna 23 Maret atau 24 Maret, karena belum fix (tanggalnya) akan ada aksi 50 ribu buruh ya. Dan KSPI adalah masuk di dalam bagian yang akan aksi itu. Dan KSPI adalah masuk di dalam bagian aksi itu. 50 ribu buruh akan aksi bersama-sama di depan gedung DPR," jelasnya.

Para buruh yang akan demo menolak RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja mengatasnamakan diri sebagai Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPI)

"Tidak hanya KSPI yang akan aksi, tapi gabungan dari beberapa serikat buruh yang lain. Mungkin yang kami namakan kemarin adalah MPI/Majelis Pekerja Buruh Indonesia yang terdiri dari beberapa konfederasi. KSPI, ada KSPSI, ada KSBSI, ada 50 federasi serikat buruh lain," jelasnya.

Gelombang aksi akan dilakukan di sejumlah provinsi, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu. Lalu Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku dan Papua.

"Pesan kami kepada pemerintah dan DPR, setop pembahasan Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, dikembalikan kepada undang-undang yang sudah ada," tambahnya.

Apa respons pemerintah menyikapi rencana tersebut? Klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com