Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 07 Mar 2020 18:46 WIB

Biaya Melaut Naik, KKP Fasilitasi Permodalan Nelayan Subang

Nurcholis Maarif - detikFinance
KKP Foto: Dok. KKP
Jakarta -

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP akan membuka gerai permodalan buat nelayan Subang. Gerai ini akan melibatkan perbankan dan Badan Layanan umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

Hal itu dilakukan guna menanggapi nelayan Subang yang mengeluhkan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan karena adanya pembangunan pelabuhan kontainer internasional di wilayah tersebut. Dampaknya, jarak daerah penangkapan ikan menjadi semakin jauh. Hal ini mengakibatkan biaya operasional nelayan menjadi semakin besar. Selain itu mereka juga meminta pembangunan pelabuhan perikanan.

"Dengan gerai permodalan ini, para nelayan akan difasilitasi program kredit dengan skema pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema kredit lainnya. Selain itu juga ada pembiayaan dari BLU LPMUKP untuk mendapatkan kredit bersuku bunga rendah," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/8/2020).

"Modal ini bisa nelayan gunakan untuk menambah operasional menangkap ikan di laut," imbuhnya.

Hal itu diucapkannya di hadapan sekitar 200 orang nelayan Subang, pengurus Koperasi Mina Misaya Guna, Kuwu, Desa Genteng, dan Pemerintah Kabupaten Subang pada Jum'at (6/3/2020). Bersama Komisi IV DPR RI, KKP menggelar pertemuan dengan nelayan Subang guna menyerap aspirasi.

Zulficar mengatakan pemerintah akan melakukan kajian terhadap permintaan nelayan untuk membangun pelabuhan perikanan Genteng. Pemerintah pusat juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Kabupaten Subang mengingat fasilitas tersebut adalah aset Kabupaten Subang.

"Pembangunan pelabuhan perikanan harus mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan nasional sesuai tercantum pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018," ujar Zulficar.

"Selain itu perlu penyerahan aset, personil, pendanaan dan dokumen dari kabupaten ke provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bila itu terlaksana maka pembangunan dapat dilaksanakan penganggarannya," imbuh Zulficar.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Soetrisno mengatakan akan terus mengawal program pemerintah untuk nelayan Subang.

"Aspirasi masyarakat terus kita dengarkan. Pemerintah pusat dan daerah akan terus kita dorong untuk dapat membantu dan memberdayakan nelayan, sehingga pendapatan tidak berhenti karena proyek pembangunan pelabuhan internasional itu," ujarnya.

(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com