Tekan Korupsi, Mendes Ingin Seluruh Desa Pakai Sistem Digital

Arbi Anugrah - detikFinance
Selasa, 10 Mar 2020 15:27 WIB
Mendes PDTT
Foto: Arbi Anugrah
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menargetkan pada tahun 2021 desa desa di Indonesia sudah mulai beralih menjadi desa digital dan mengatur pengelolaan dana desanya menggunakan cashless. Hal tersebut dipastikan akan menghilangkan praktik korupsi dana desa.

"Akan dipastikan hilang penyalahgunaan itu (korupsi), karena akan mudah diketahui. 2021 kita upayakan 70 persen desa sudah menggunakan cashless (non tunai), karena ini kaitannya dengan kesiapan jaringan, fasilitasi dari perbankan untuk chaslessnya, karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Untuk tahun ini sekitar 10 persen (desa desa) sudah ada cashlessnya," kata Abdul Halim kepada wartawan di Obyek wisata D' Last yang merupakan bagian dari Bumdes Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Selasa (10/3/2020).

Dia mengatakan jika saat ini himbauan untuk mengarahkan desa desa menuju desa digital masih sebatas ajakan secara masif. Namun demikian pada tahun 2021 dia menargetkan sudah ada beberapa desa yang beralih menuju desa digital.

"Tahun ini masih pada tingkat himbauan dan ajakan tapi agak lebih masif. Tapi tahun 2021 sudah kita targetkan harus ada sekian desa digital, termasuk salah satunya adalah pengelolaan dana desa dengan menggunakan cashless non tunai," jelasnya.

Dia menjelaskan jika hal tersebut sangat penting untuk pengelolaan dana desa dan membantu Kepala Desa mempertanggungjawabkan keuangannya.

"tu penting sekali, pertama urusan inklusi keuangan didesa dan masyarakat, kedua membantu kepala desa mempertanggungjawabkan keuangan. Karena kalau pakai cashless, pakai rekening dan menggunakan IT, jejak digital uang itu jelas, dimana, kapan, berapa rupiah, jam berapa, kepada siapa melalui rekening apa, itu sangat membantu kepala desa," ungkapnya.

Aplikasi Tuka Tuku Purbalingga

Inovasi yang terus dilakukan oleh Kabupaten Purbalingga dengan menggandeng segala potensi yang ada di desa desa termasuk para pelaku UMKM kini terus membuahkan hasil. Salah satunya bekerjasama dengan Bukalapak membuat platform digital dengan nama Tuka Tuku Purbalingga.

Menurut Vice President Public Policy and Government Relations Bukalapak, Bima Laga mengatakan jika kerjasama Tuka Tuku Purbalingga ini merupakan satu kesatuan yang saling berkolaborasi. Dimana Bukalapak sebagai media market placenya dan Kampung Marketer yang memfasilitasi para pelaku UMKM dalam hal desain hingga upload barang milik pelaku UMKM.

"Selain itu support juga oleh pemerintah daerahnya. Dimana Nupati mengeluarkan surat edaran kalau ada kebutuhan pembelian barang yang kaitannya makanan dan lain lain itu bisa beli di Tuka Tuku Purbalingga," kata Bima Laga kepada wartawan saat kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Purbalingga, Selasa (10/3/2020).

Dia menjelaskan jika para pelaku UMKM yang ada di platform digital Tuka Tuku Purbalingga saat ini sudah mencapai 100-an UMKM dengan jumlah transaksi mencapai 600 transaksi dalam waktu 6 bulan terakhir.

"Untuk pertumbuhannya dalam waktu 6 bulan itu omset nya sudah mencapai angka ratusan juta rupiah, dengan 600 transaksi. Kami optimis dalam tahun ini angkanya dapat mencapai miliaran rupiah," jelasnya.

Sementara untuk produknya sendiri diantaranya berupa makanan dan hasil kerajinan tangan dari para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga.

"Produknya kebanyakan makanan dengan harga Rp 16 ribu dan yang paling mahal itu patung Jenderal Sudirman sekitar Rp 150 ribu. Jadi kalau omsetnya mencapai ratusan juta rupiah, berapa banyak harus transaksi. Dan memang sekarang ini untuk Tuka Tuku Purbalingga itu produknya khusus kita ambil dari daerah Purbalingga," ucapnya.

Dia menjelaskan jika untuk di daerah, Tuka Tuku yang ada di Kabupaten Purbalingga merupakan pionir. Hingga saat ini, sudah ada daerah lain yang ingin mereplikasi Tuka Tuku.

"Ini harus kita apresiasi, banyak daerah lain sudah ingin membuat seperti Tuka Tuku Purbalingga, salah satunya Ngajuk dan Magelang itu ingin mereplikasi," tuturnya.

Menurut Lucinta Gita, Senior Public Policy Manager Bukalapak mengatakan jika Tuka Tuku ini merupakan inkubasi. Sehingga untuk memulainya saat itu hanya dengan 50 UMKM.

"Yang pertama itu 50 UMKM dulu, setelah itu ketika mereka kita nyatakan lulus dan buat akun sendiri, kita joinkan UMKM yang lain lagi. Sampai sekarang sudah ada ratusan UMKM," ucapnya.

Sementara menurut Warti Almaidah, salah satu pelaku UMKM di Purbalingga yang menjual olahan nanas dan sudah bergabung dengan Tuka Tuku Purbalingga sejak pertama kali di launching pada September 2019 lalu mengatakan jika omsetnya meningkat. Peningkatan itu mencapai 50 persen.

"Perbedaannya ada, terutama diomset, itu kenaikannya sekitar 50 persen, dari biasanya sekitar Rp 5 juta per bulan sekarang bisa sampai Rp 8-10 juta per bulan setelah bergabung dengan Tuka Tuku Purbalingga," jelasnya.

Dia menjelaskan jika dirinya sudah mulai berjualan produk dari olahan nanas seperti jus nanas, sambel nanas, dodol nanas sejak tahun 2016. Setelah bergabung dalam platform digital Tuka Tuku Purbalingga ini pasarnya dapat mencapai Jakarta.

"Untuk desain (kemasan), kita semua dibantu oleh pemerintah daerah, gabung sejak Tuka Tuku dilaunching. Pasarnya Jakarta, Banjarnegara, Purwokerto, kebanyakan lokal," tambahnya.



Simak Video "Sederet Masalah di Desa yang Bikin Dana Desa Tersendat"
[Gambas:Video 20detik]
(arb/fdl)