Mantap! Gajian 6 Bulan ke Depan Full Tanpa Dipotong Pajak

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 12 Mar 2020 08:01 WIB
Illustrasi Uang Rupiah dan Dollar
Foto: Rachman Haryanto/detikcom
Jakarta -

Pemerintah segera merilis insentif pajak penghasilan (PPh) demi menjaga daya beli masyarakat di tengah gempuran corona. Salah satu insentifnya adalah PPh 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri

Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi mengatakan keputusan itu ditetapkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah serang virus corona, sehingga para pegawai akan mendapatkan gaji penuh alias take home pay (THP) tanpa terpotong pajak.

"Untuk fiskal kita akan rumuskan salah satunya relaksasi PPh Pasal 21, dari sisi permintaan dan suplai. Dari permintaan bisa menaikkan atau menjaga daya beli, dalam wujud pajak ditanggung pemerintah sehingga pekerja bisa mendapatkan gaji secara penuh," kata Edi saat acara kongkow bisnis Pas FM di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Sedangkan untuk PPh pasal 25 atau untuk korporasi, Edi mengatakan desainnya akan diberikan kompensasi di awal.

"Untuk industri kita desain bagaimana aliran uang mereka tidak tertahan di dalam sistem perpajakan. Kan ada yang dipungut dulu, lalu dikompensasi di akhir tahun, daripada menunggu akhir tahu dikompensasi, kalau masih bisa menjadi haknya si wajib pajak itu akan diberikan di depan. Artinya tidak dikenakan di depan tapi ada perhitungan di belakang," ujarnya.

Insentif diberikan berapa lama?

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Sebaran Kasus Aktif Corona RI Per 4 Oktober, Terbanyak di Jakarta"
[Gambas:Video 20detik]