.webp)
Wabah virus corona yang berawal dari Wuhan, China ikut memukul bisnis pariwisata di Indonesia. Pemerintah memberikan stimulus untuk meredam dampak virus corona ke sektor pariwisata seperti diskon harga tiket pesawat, serta pembebasan pajak hotel dan restoran.
Lalu, apakah stimulus yang diberikan pemerintah efektif untuk meredam dampak kerugian di sektor pariwisata?
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan stimulus yang diberikan pemerintah terkait diskon tiket pesawat belum terlalu berdampak. Sebab, stimulus tersebut tertutup dengan kepanikan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau stimulus yang diberi pemerintah sejauh ini memang belum begitu berdampak karena tertutup oleh kepanikan masyarakat. Sebetulnya stimulus yang diberikan sudah tepat, jadi misalnya contohnya adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif ini cukup bagus untuk mendorong pergerakan dari masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya panik memang dia tidak akan berpergian, itu juga yang harus kita lihat," kata Hariyadi dalam diskusi Dampak Corona Terhadap Sektor Pariwisata di Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Ditambah adanya pernyataan dari pemerintah yang membatasi kegiatan di tempat umum. Hal itu tentu semakin memperburuk sektor pariwisata dan dinilai bertentangan dengan keinginan pemerintah yang mau menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus corona.
"Selain masyarakat panik, pemerintah sendiri juga melakukan larangan kegiatan aktivitasnya. Ini jadi kontradiktif. Satu sisi pemerintah mau menyegerakan dan mendorong belanja masyarakat, tapi satu sisi mereka juga melarang kegiatan," sebutnya.
Baca juga: Ngerinya Dampak Corona ke Ekonomi RI |
Terkait dengan itu, dia ingin pemerintah tidak melarang semua aktivitas di tengah keramaian. Harus ada pertimbangan yang jelas mengenai risiko-risiko dari kegiatan tersebut.
"Tergantung ya, kalau misalnya berisiko banget (penularan virus) itu mungkin bisa dipahami. Tapi kalau misalnya orang melakukan kegiatan di hotel lalu itu dilarang itu jadi masalah juga, karena orang mengadakan kegiatan di hotel kondisinya beda dengan di lapangan," tegasnya.
Hariyadi mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah terkait hal ini, salah satunya dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu instansi yang mengeluarkan kebijakan larangan kegiatan di keramaian.
(ara/ara)
